<p style="text-align: justify;"><strong>Pemimpin non muslim</strong></p>
Di dalam Al-Quran, Allah berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi walî dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)?” (Al-Nisa’: 114).

Di dalam ayat lain Allah bahkan melarang menjadikan kerabat kita sebagai awliyâ’—ketika mereka lebih memprioritaskan kekafiran atas keimanan (Al-Taubah: 23).

Sebagian kalangan—berdasarkan ayat di atas dan ayat-ayat serupa lainnya—menyimpulkan bahwa, haram bagi umat Islam mengangkat pemimpin non-Muslim. Penerimaan terhadap kepemimpinan non-Muslim dianggap sebagai penyangkalan terhadap perintah suci Allah, dan sekaligus merupakan ketundukan terhadap pemerintahan thâghût.

Maka, dalam momentum pileg dan pilpres seperti tahun 2014 ini, isu kepemimpinan non-Muslim kembali digulirkan. Berseliweran kampanye atas nama agama untuk menolak kepemimpinan non-Muslim. Lepas dari hak semua orang untuk dipilih dalam negeri demokratis seperti Indonesia, pengantar pendek ini berupaya membuka diskusi mengenai hal krusial dalam kehidupan ketatanegaraan kita – seungguhnya juga kehidupan keberagamaan dalam negeri yang plural seperti Indonesia – dengan menawarkan argumentasi yang berbeda mengenai hal ini.

Dengan mengasumsikan kesepakatan bahwa kata walî di sini bermakna pemimpin, pengantar sederhana ini ingin sekali lagi mengajukan jawaban terhadap pertanyaan : benarkah kafir—pelaku kekafiran— identik dengan non-Muslim? Apakah non-Muslim serta-merta berarti kafir?[1]

<strong>Kufr adalah penyangkalan terhadap kebenaran</strong>

Kata kafir dalam bahasa Arab (lihat al-Munjid, misalnya) berasal dari kata ka-fa-ra yang berarti ‘menutupi’. Di dalam Al-Quran, misalnya, petani disebut kuffâr (orang-orang “kafir”) karena mereka menggali tanah, menanam bebijian, lalu menutupnya kembali dengan urukan tanah (Al-Hadid: 20). Kata ini pula yang kemudian diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi kata to cover.

Kekafiran, dengan demikian, adalah pengingkaran dan penyangkalan atas kebenaran yang memang telah dipahami, diterima, dan diyakini oleh seseorang sebagai sebuah kebenaran. Orang kafir adalah orang yang, karena berbagai alasan (vested interest) menyangkal atau bersikap tidak konsisten dalam mengikuti kebenaran yang diyakininya. Jika seseorang tidak percaya kepada kebenaran tertentu, dalam hal ini kebenaran Islam, maka apa yang ia tutupi? Apa yang ia sangkal? Jika ini yang jadi ukuran, maka non-Muslim yang tak percaya akan kebenaran Islam bukanlah kafir. Di bawah ini uraiannya.

Di dalam Al-Quran, kekafiran identik dengan tindakan penyangkalan secara sadar, tanpa pengaruh tekanan dari luar. Iblis dan Fir’aun, misalnya, disebut kafir karena adanya penolakan dan penyangkalan terhadap kebenaran yang bahkan diyakini oleh keduanya (abâ wa-stakbara). Dengan demikian, kekafiran mengandaikan adanya penolakan dan pengingkaran seseorang atas sebuah kebenaran yang sampai kepadanya, yang telah ia pahami dan yakini sebagai sebuah kebenaran.

”Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas orang-orang yang ingkar itu.” (Al-Baqarah:89).

Maka, jika seseorang tidak menerima Islam, karena ketidak-tahuan, atau karena argumen-argumen tentang Islam yang sampai kepadanya tidak meyakinkannya, apakah orang-orang seperti ini dapat disebut kafir. Karena itu, baik para ulama salaf dan khalaf (belakangan), berpendapat adanya kaharusan pemilikan pengetahuan, yakni pengetahuan yang benar dan meyakinkan, sebelum seseorang dikategorikan sebagai kafir ketika mengingkarinya. Juga jika seseorang menolak Islam karena kesombongan, padahal sudah terang baginya kebenaran Islam, jelas penolakan ini adalah sebentuk kekafiran.

Imam Ja’far Shadiq berkata:

“Sekelompok orang tidaklah kafir bila mereka tidak tahu (jahil), diam dan tidak menentang.”

Imam Ghazali juga mengutarakan pandangan serupa. Menurutnya, orang-orang non-Muslim yang tidak sampai kepadanya dakwah tidak dapat disebut sebagai kafir. Kategori ini dipahami sebagai orang-orang yang tidak pernah mendengar Islam, atau Islam tak sampai kepada mereka dalam bentuk yang membuat mereka yakin. Kata beliau: “Orang-orang yang sampai dakwah kepada mereka, namun kabar-kabar yang mereka terima adalah kabar-kabar yang tidak benar—membuat citra Islam menjadi buruk—atau yang mengalami pemalsuan sedemikian rupa, maka orang-orang seperti ini masih diharapkan bisa masuk surga.”

Bahkan, Ibn Taymiyah dalam Majmu’ Fatawa-nya berpendapat, seseorang tidak dapat dikafirkan sampai tegak kepadanya hujjah (argumentasi yang meyakinkan). Sebab, boleh jadi orang tersebut belum mendengar nash-nash, atau sudah mendengarnya namun tidak sahih, atau adanya dalil lain yang membuatnya harus melakukan takwil—betapapun takwilnya ini keliru. Demikian pula pendapat Imam Syafi’i dan yang lain. Termasuk juga ‘alim kontemporer seperti Syaikh Mahmud Syaltut (dalam Al-Islâm ‘Aqîdah wa Syarî’ah-nya). Dari argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan, menurut penulis, mudah difahami bahwa kriteria ini seharusnya tidak diterapkan hanya kepada Muslim yang melakukan tindak kekufuran, melainkan juga kepada non-Muslim yang tidak memeluk Islam karena belum sampai dakwah dan/atau informasi tentang Islam yang sampai kepadanya tidak membuatnya yakin akan kebenaran Islam.

Berdasar argumentasi di atas, maka non-Muslim yang tulus dalam memilih dan meyakini keyakinannya tidak serta-merta dapat disebut kafir, yakni menutupi keyakinannya akan kebenaran. (Murtadha Muthahhari dalam Keadilan Ilahi, menyebut orang-orang non-Muslim seperti ini sebagai orang-orang Muslim Fitri (muslimûn bil-fithrah). Yakni orang-orang yang secara nominal bukan Muslim, tetapi ada hakikatnya berserah-diri (aslama) kepada kebenaran (Tuhan).

<strong>Kekafiran: Kategori Moral, Bukan Teologis</strong>

Jika kita teliti teks-teks Al-Quran dan Hadis, kita mendapatkan kesan kuat bahwa pada puncaknya kekafiran itu kategori moral, bukan kategori teologis.

Imam ‘Ali pernah mengatakan:

“Ada orang beragama tetapi tidak berakhlak, dan ada orang yang berakhlak tapi tidak bertuhan.”

Pernyataan Imam ‘Ali ini bisa dilihat sebagai semacam sindiran, bahwa orang beragama, alih-alih dapat disebut sebagai orang baik atau saleh, justru lebih tepat dikategorikan kafir. Bukankah dari keimanan—sebagai jantung keberagamaan—harusnya lahir tindakan-tindakan kebaikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal? Dapatkah disebut beriman, ketika tindakan-tindakannya bahkan berseberangan dari prinsip-prinsip kebaikan?

Nabi Saw bersabda:

“Tidak termasuk orang yang beriman, siapa saja yang kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar.” (HR. Bukhari)

Dalam sebuah hadis terkenal, Nabi Saw bersabda:

“Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri.” (HR. Bukhari).

Dalam sabda-sabda Nabi Saw di atas, keimanan secara tegas dipertautkan dengan kesadaran dan kepedulian sosial. Keimanan bukan semata keyakinan yang terpendam di dalam hati. Sikap acuh dan “masa bodoh” terhadap kesusahan orang lain atau pun pelanggaran terhadap syariat secara tegas dinyatakan sebagai “tidak beriman”, yakni kekafiran terselubung.

Demikian pula dalam ibadah mah-dhah. Shalat, misalnya, alih-alih mengundang pujian Allah, justru sebaliknya Allah sebut sebagai tindakan mendustakan agama jika tak diikuti dengan kesadaran dan empati sosial yang riil.

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Al-Ma’un: 1-7).

Bukankah “mendustakan” agama adalah esensi kekafiran itu sendiri?

Masih berhubungan dengan pengidentikan keimanan dengan empati sosial, dalam hadis yang lain Nabi Saw bersabda:

“Tak beriman seseorang dari kalian hingga dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri.”

<strong>Tentang Kristen dan Trinitas</strong>

Boleh jadi ada yang masih merasakan kemusykilan. Jika non-Muslim memang tak identik dengan kafir, dan kekafiran adalah kategori moral, lalu bagaimana memahami firman Allah: “Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa.” (Al-Ma’idah: 73)?

Ada beberapa kemungkinan penafsiran atas ayat ini. Pertama, bahwa yang dikafirkan adalah orang-orang yang mengada-adakan Trinitas yang sesungguhnya tak diajarkan Yesus. Pada kenyataannya, sebagian kaum Nasrani mempercayai adanya Pauline Christianity (Kristen model Rasul Paulus yang dipercayai memperkenalkan Trinitas), Judeo Christianity (Kekristenan yang asli dan tak mengandung Trinitas). Artinya, yang disebut sebagai “telah kafir” dalam al-Qur’an adalah orang-orang yang secara sengaja mengadakan bid’ah Trinitas – sebagai kemusyrikan – dan bukan para penganut agama Nasrani yang memang mempercayainya dengan tulus sebagai sebuah kebenaran.

Kemungkinan tafsir lain adalah, yang dimaksud Al-Quran itu bukan Trinitas sebagaimana yang diyakini kaum Nasrani, tapi Triteisme. Yang pertama tetap merupakan tauhid. Yakni, tiga dalam satu (unitas). (Yang dua adalah semacam tajalliy-Nya, jika mengikuti pandangan ‘irfan). Berdasar hal ini, yang bisa disebut kafir adalah penganut Triteisme ini, yang tak merupakan mayoritas kaum Nasrani sekarang.

<strong>Pemimpin Non-muslim?</strong>

Dari uraian singkat di atas, sesungguhnya larangan Allah untuk mengangkat walî yang kafir, tidak serta-merta berlaku atas pemimpin non-Muslim. Yang terlarang adalah mengangkat pemimpin yang jahat, yang merugikan dan mengabaikan kemaslahatan rakyat demi kepentingan diri dan kelompoknya sendiri. Dengan kata lain, lebih mementingkan “kekafiran”-nya (despotisme, korupsi, kesewenangan, dsb.) atas “keimanan” (kesejahteraan, rasa aman, kemaslahatan bersama), baik dia Muslim maupun non-Muslim.

Dalam buku ini, Muhsin Labib telah menunjukkan dengan baik bentuk-bentuk dan kriteria keimanan dan kekafiran dalam konteks monoteisme universal. Soal kepemimpinan non-muslim, Anda akan temukan banyak uraian dan bahan-bahan menarik dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini adalah sebuah upaya yang sangat penting untuk mendiskusikan secara terbuka isu penting yang cukup sensitif dan kontroversial ini. Khususnya, karena belakangan ini muncul dan menguat kecenderungan kepada eksklusivisme Islam yang luar biasa. Jika tidak disajikan penafsiran yang berbeda, kecenderungan eksklusivstik ini bisa mendapatkan bentuknya yang sangat ekstrem, hingga berkeyakinan bahwa non-Muslim – bahkan Muslim yang tak sejalan dengan mereka — tak punya hak hidup di bumi Allah ini. Fenomena ISIS merupakan bukti hidup tentang hal ini.

Sudah tentu kami yakin tak semua orang akan punya pendapat yang sama dengan penulis buku, dan kata pengantar, ini (saya pun tak pernah menganggap pendapat saya sebagai final, apalagi sebagai satu-satunya kebenaran). Tapi—kalaupun tak sependapat—diharapkan setidaknya (sebagian) pembaca akan memberikan benefits of the doubt dengan mendapati adanya kemungkinan penafsiran berbeda tentang soal ini. Hal ini diharapkan akan setidaknya melahirkan pandangan yang lebih toleran terhadap non-Muslim dan hak-haknya. Juga membuka kesempatan bagi diskusi-diskusi lebih jauh mengenai isu ini, dan isu-isu lain mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim. Tahniah bagi Sdr. Muhsin Labib. Wa-Allahu a’lam

Author

Common title

View

Non-Muslim Identik dengan Kafir?

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Rendahnya Moralitas Politikus Kita</span></h2>
<p style="text-align: center;">Oleh: Mohamad Sobary*</p>
&nbsp;
<div></div>
&nbsp;
<div><em>(membela koruptor berarti membela kejahatan dan kita—yang membela itu—juga penjahat.)</em></div>
&nbsp;
<div>Kita tidak memiliki data mengenai profil para politikus kita. Misalnya, siapa mereka, sekolahnya apa, apa latar belakang ideologi mereka—kalau mereka memang punya ideologi—dari keluarga macam apa mereka berasal, mengapa mereka memilih dunia politik sebagai karier, adakah pilihan lain, dan aspirasi politik macam apa yang mereka miliki. Ini pun jika mereka suatu aspirasi politik tertentu.</div>
&nbsp;
<div></div>
<div>Perlu juga diketahui, bagaimana wawasan mereka mengenai politik. Apa yang mereka ketahui mengenai tokoh-tokoh besar di dunia politik, dan bagaimana pandangan dan sikap mereka terhadap orang-orang besar tersebut?</div>
&nbsp;
<div>Bagaimana mereka memandang politik sebagai jalan perjuangan di negeri yang secara kebudayaan bersifat pluralistik seperti negeri kita ini? Gagasan apa yang ada di benak mereka ketika mereka menyadari keruwetan, misalnya di dalam politik-keagamaan, yang cenderung tampak menegangkan, dan mematikan hak-hak kelompok lain yang tak sejalan dengan sikap dan pandangan keagamaan tertentu?</div>
&nbsp;
<div>Tidak kalah penting, harus ditanyakan pada mereka, bagaimana sikap dan pandangan mereka mengenai agama, yaitu dunia moral, sejarah, etika, dan teladan agung kehidupan, diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang ruwet, penuh tekanan dan ketidakadilan ekonomi, politik maupun kebudayaan. Apa peran agama dalam kondisi kehidupan seperti ini?</div>
&nbsp;
<div>Lebih mendasar lagi, bagaimana menerjemahkan makna agama di dalam hidup, agar agama sungguh-sungguh memiliki peran penting untuk membentuk suatu bangsa yang memiliki keteguhan moral, dan membuktikan bahwa manusia yang berpegang teguh pada suatu agama, tak mungkin menyimpang dari garis-garis ajaran luhur?</div>
&nbsp;
<div>Dengan kata lain, pertanyaan ini ingin menegaskan bahwa agama tidak bisa dimain-mainkan, hanya menjadi sekadar nama sebuah partai, dan sekadar“dijual” murah untuk menarik pengikut, dan dalam kehidupan sehari-hari agama kelihatan begitu mudah disimpangkan.</div>
&nbsp;
<div>Selebihnya, pertanyaan ini bermaksud menggali jawaban mengenai ketulusan bergama dan berpolitik, untuk membangun moralitas politik yang beneran, yang memihak keluhuran moral yang ditetapkan Tuhan di dalam kitab-kitab suci, dan secara riil, ada kesungguhan membela kepentingan rakyat.</div>
&nbsp;
<div>Apakah para politikus kita pernah terganggu oleh kegelisahan mengenai betapa rendahnya cara kita memperlakukan apa yang ideal, sebagaimana tampak di dalam praktik-praktik kotor dunia politik kita?</div>
<div></div>
<div></div>
<div>Mungkinkah mereka sama sekali tak peduli akan kenyataan memalukan, ketika para tokoh politik yang berhaluan agama, justru berada di garis depan dalam penyimpangan moral, dan menghancurkan ekonomi bangsanya sendiri?</div>
&nbsp;
<div>Suatu jenis protes moral seperti apa yang ada pada para politikus kita begitu mereka menyadari bahwa tokoh politik berhaluan agama justru tampak menyolok—dan kelihatannya tidak merasa malu—melacurkan prinsip moral, yang di dalam ibadah kelihatannya dijunjung tinggi?</div>
&nbsp;
<div>Kemudian secara khusus, adakah di kalangan politikus yang berhaluan keagamaan, suatu kesadaran bahwa agama telah dilacurkan secara terbuka di dalam politik, oleh para politikus maupun oleh para agamawan, yang serakah dan tak mengenal lagi sikap “zuhud” yang sering mereka khotbahkan?</div>
&nbsp;
<div>Kelihatannya, para politikus kita—bahkan termasuk politikus berhaluan keagamaan—tak peduli sama sekali melihat kenyataan mengenaskan macam itu.</div>
&nbsp;
<div>Tak ada pemikiran kritis, bahwa berhubung para agamawan sendiri juga ikut melacurkan agama maka sebaiknya diadakan suatu protes, agar mereka belajar dari khotbah-khotbah mereka sendiri. Kalau para agamawan tak pernah belajar atau menghargai khotbah mereka, maka mana mungkin orang lain disuruh menghargainya?</div>
&nbsp;
<div>Selebihnya mungkin bagus jika agamawan-agamawan yang ditandai terlalu serakah dan menggunakan kekuatan keagamaan untuk memperkaya diri, harus dihukum sebagai bukan lagi agamawan. Adakah sikap politik seperti ini di kalangan umat, yang konon cerdas dan paham akan makna agama sebagai kekuatan protes?</div>
&nbsp;
<div>Kalau kesadaran macam ini terbentuk, mungkinkah ada suatu sikap, bahwa pada suatu saat, dalam suatu khotbah agama, para jemaah bubar total karena tak mau mendengar kemunafikan dikhotbahkan?</div>
&nbsp;
<div>Kalau kesadaran dan tindakan ini masih tak mungkin muncul di masyarakat kita, kita turut secara terbuka menelantarkan agama. Kecuali itu kita juga turut menyuburkan penyimpangan di dalam kehidupan seolah penyimpangan itu barang biasa, seperti kita saksikan saat ini.</div>
&nbsp;
<div>Sikap terhadap para politikus dari kalangan keagamaan yang serakah, korup, dan berlebihan menikmati kekayaan hasil korupsi? Rakyat harus melawan. Dia mungkin golongan kita, teman kita, tapi kita tak peduli. Kita bukan memihak teman, bukan memihak golongan, melainkan memihak nilai, yakni keindonesiaan. Mungkin juga keadilan; mungkin juga kemanusiaan. Di sana wilayah perjuangan kita.</div>
<div></div>
&nbsp;
<div>Persetan dia kawan. Persetan dia orang yang sehaluan dengan kita. Ketika dia korup, kita sudah tidak sehaluan lagi. Ketika dia menyimpangkan prinsip moral, siapa bilang dia masih kawan kita? Jika kawan sudah bukan lagi kawan, maka para koruptor akan berpikir ulang. Tapi jika seorang yang sudah dianggap korup dan ada tanda-tanda bahwa anggapan itu benar, maka membelanya berarti membela kejahatan dan kita, yang membela itu, juga penjahat.</div>
&nbsp;
<div>Kejahatan akan hancur, jika penjahatnya merasa dunia sudah tak lagi mengampuninya. Kawan-kawan sudah menjauh. Orang satu partai tak lagi bersedia berkomunikasi dan berbagi dalam suka duka kehidupan.</div>
&nbsp;
<div>Dunia sudah tertutup baginya. Jika ini yang terjadi, jelas bahwa kita membela tegaknya harga diri partai, harga diri ketua partai, harga diri kawan-kawan, dan harga diri kita sendiri. Dengan begitu, kita mengubah rendahnya moralitas politikus kita yang memalukan ini. Tak ada orang lain, atau bangsa lain, yang bakal mau melakukannya, kecuali kita, dan hanya kita. [islamic-sources/sinarharapan]</div>
&nbsp;
<div></div>
&nbsp;
<div></div>

Rendahnya Moralitas Politikus Kita

<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong>Dampak Negatif Berita Kriminal TV</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"></p>
Televisi sebagai media massa memiliki karakteristik tersendiri yang
Berbeda dengan media lain di dalam penyampaian pesannya. Salah satu kelebihan
televisi yaitu paling lengkap dalam hal menyajikan unsur-unsur pesan bagi
pemirsa, karena dilengkapi gambar dan suara [maka] terasa lebih hidup dan
dapat menjangkau ruang lingkup yang sangat luas (Mulyana, 2001).
Kehadiran televisi turut mengambil andil besar dalam pengembangan
masyarakat yakni kehadirannya berperan dalam memberdayakan masyarakat.
Bagi pengembangan masyarakat, televisi memiliki fungsi transmission. Menurut
Wright (Wiryanto, 2000) fungsi transmission menunjuk pada fungsi
mengkomunikasikan informasi, nilai-nilai dan norma-norma sosial kepada
masyarakat, sehingga mampu mempengaruhi opini, pandangan, sikap dan
perilaku dalam interaksi sosial.

&nbsp;

Salah satu kelebihan televise, media ini mampu mengemas program acara-acara dengan menarik
dan mampu mempengaruhi khalayaknya tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun disisi lain
kehadirannya justru memunculkan kekhawatiran tentang dampak negatif yang
akan menerpa pemirsa. Kemampuannya sangat kuat sehingga mampu mendominasi hampir semua waktu
luang setiap orang sehingga mampu menggeser waktu aktivitas seseorang serta
menghabiskan waktunya untuk menonton televisi. Hasil penelitian yang dilakukan
Rusdi Muchtar (1979) pada masyarakat desa di Sulawesi Utara melaporkan bahwa
sebelum ada televisi, orang biasanya pergi tidur malam sekitar pukul delapan dan
bangun pagi sekali karena harus berangkat kerja ke tempat yang jauh. Sesudah ada
televisi, banyak diantara mereka, terutama muda-mudi yang sering menonton
televisi sampai malam, [jadi TV] telah mengubah kebiasaan rutin mereka. (Rakhmat, 2004).
Televisi mampu mengubah kegiatan khalayak hingga perilaku khalayak terutama
jika televisi dikonsumsi secara terus menerus.

&nbsp;

Sejak tahun 1962 televisi hadir di Indonesia, ketika akan dilangsungkan
pesta olahraga Asian Games di Jakarta dengan waktu siaran hanya 3 jam sehari.
Tahun 1976 saat mulai digunakannya satelit palapa, pemilikan media TV di
Indonesia meningkat. Tahun 1987 awal kemunculan stasiun swasta pertama di
Indonesia yakni RCTI dengan siaran terbatas, kemudian mulai bermunculan
stasiun-stasiun swasta lainnya yakni TPI pada tahun 1992, ANTV pada tahun
1993, dan Indosiar tahun 1994. Perkembangan suasana pertelevisian semakin
meriah dengan adanya kebebasan pers pada tahun 1999, sehingga semakin banyak
stasiun-stasiun swasta yang ikut meramaikan pertelevisian Indonesia. Semakin
banyaknya stasiun televisi swasta yang mengudara saat ini, telah menjadikan
masyarakat Indonesia mampu memilih mata acara sesuai minat dan kebutuhannya
masing-masing (Mulyana, 2001).

&nbsp;

Pihak-pihak televisi menganggap semakin banyaknya stasiun TV tentunya
akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antar media elektronik
untuk dapat merebut perhatian pemirsa dengan cara menyuguhkan acara-acara
yang diperhitungkan akan disenangi oleh pemirsa. Untuk dapat menarik perhatian
khalayak, paket acara yang ditawarkan dikemas semenarik mungkin. Berbagai
paket acara yang disajikan diproduksi dengan memperhatikan unsur informasi,
pendidikan serta hiburan. Namun, ketatnya persaingan justru menjadikan pihak
pengelola stasiun menyajikan program acara yang dinilai kurang memperhatikan
unsur informasi, pendidikan, sosial budaya bahkan etika dan norma masyarakat.
Salah satunya unsur kekerasan menjadi menu utama di berbagai jenis tayangan
yang dikemas dalam film, sinetron, dan berita.

&nbsp;

Salah satunya tayangan yang mengandung unsur kekerasan dikemas
dalam bentuk berita kriminal. Hampir keseluruhan berita kriminal tidak segan
menampilkan adegan kekerasan di layar kaca seperti korban kekerasan, misalnya
ceceran darah, bahkan menggambarkan kronologis kejadian secara lengkap. Saat
ini hampir di semua stasiun televisi swasta terdapat tayangan berita kriminal. Ada
yang disajikan dalam bentuk berita mendalam (indepth news), seperti, “Fakta” di
ANTV, “Sidik Kasus” di TPI, “Di Balik Tragedi” di TV One, dan “Metro
Realitas” di Metro TV. Ada pula yang disajikan dalam bentuk berita langsung
atau harian (daily news). Tayangan tersebut diantaranya adalah “Buser” di SCTV,
“Sidik” di TPI, “TKP” di Trans7, “Sergap” di RCTI, dan “Patroli” di Indosiar.

&nbsp;

Unsur kekerasan yang terdapat dalam berita kriminal tidak dapat
dibendung. Hal ini memicu munculnya faktor penentu perubahan bagi perilaku
khalayaknya dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Alternatif berita kriminal
di televisi tentunya akan memberikan pengaruh bagi khalayak pemirsanya,
terutama jika berita kriminal yang ditayangkan dinikmati oleh khalayak remaja.
Menurut Hurlock (Suharto, 2006) tahap perkembangan anak-anak hingga remaja,
pada fase inilah remaja mulai memiliki pola perilaku akan hasrat penerimaan
sosial yang tinggi. Khalayak remaja mulai menyesuaikan pola perilaku sosial
sesuai tuntutan sosial. Remaja yang memiliki intentitas menonton berita kriminal
mulai menyesuaikan hal-hal yang diterimanya dengan realitas sosial. Sehingga
pengaruhnya akan cepat diterima terutama pada aspek kognitif, yang meliputi
pengetahuan akan kejahatan, aspek afektif meliputi perasaan atau emosi akan
tayangan kekerasan bahkan aspek konatif yang meliputi tindakan untuk meniru
adegan kekerasan.

&nbsp;

Penelitian ini akan membahas mengenai efek tayangan kekerasan pada
berita kriminal terutama pada aspek kognitif dan aspek afektif. Penelitian
sebelumnya lebih menekankan pada efek konatif (perilaku agresif). Namun
penelitian ini menekankan pada efek kognitif dan afektif, yang mengkaji
bagaimana khalayak merespon isi media mencangkup mengorganisasikan pesan,
menilai, bahkan merasakan apa yang disajikan media. Hal ini menarik dikaji, dari
aspek kognitif tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan, tetapi juga meliputi
persepsi maupun penilaian dari citra yang dibentuk dari media. Aspek afektif pun
dikaji tidak sebatas pada bagaimana perasaan khalayak setelah diterpa media.
Pada penelitian ini membuktikan teori Pitaloka (2006) bahwa efek tayangan
kekerasan berpotensi menimbulkan de-sensitization effects (berkurang atau
hilangnya kepekaan terhadap kekerasan) menyangkut toleransi akan tindak
kekerasan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Seperti yang telah dipaparkan
di atas, gencarnya berita kriminal menimbulkan kekhawatiran akan terbentuknya
persepsi dan sikap atau karakter negatif yang kuat. Sehingga memunculkan
pertanyaan mengenai bagaimana siaran berita kriminal dapat menimbulkan efek di
kalangan khalayak, khalayak yang bagaimana yang terkena efek tersebut dan
pertanyaan-pertanyaan sejenis lainnya yang hanya dapat dijawab melalui
penelitian semacam ini.

[islamic-sources/<cite>repository.ipb.ac.id</cite>]

Dampak Negatif Berita Kriminal TV

<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Kumpulan Fatwa Rahbar Tentang Ratapan Duka Muharam</span></h3>
&nbsp;

Menjelang peringatan hari Asyura, web khamenei.ir mencantumkan kumpulan fatwa pilihan Ayatullah Khamenei tentang ratapan untuk Imam Husein as, sebagai berikut:

&nbsp;

<strong>1. Pertanyaan:  Apa hukumnya menyakiti tubuh hingga membenturkan kepala ke tembok, mencakar wajah, memukul wajah, memukul dada sampai menimbulkan luka walaupun ringan dan atau mengalirkan darah dari tubuh?</strong>

&nbsp;

<em><strong>Jawaban:</strong> Ratapan dengan cara-cara umum dan tradisional termasuk dalam pendekatan diri yang besar kepada Allah Swt dan memiliki pahala, akan tetapi segala aksi yang akan melemahkan mazhab harus dihindari dan juga aksi yang merugikan bagi seseorang, haram hukumnya.  </em>

&nbsp;

<strong>2. Apa hukumnya menggelar arak-arakan ratapan di larut malam di jalan-jalan dan di kampung-kampung?</strong>

&nbsp;

<em><strong>Jawaban:</strong> Menggelar arak-arakan untuk Sayidus Syuhada Imam Husein as dan para sahabat beliau, serta berpartisipasi dalam acara-acara seperti ini sangat terpuji dan baik serta termasuk di antara amalan paling berharga manusia di sisi Allah Swt, akan tetapi amalan yang menimbulkan ganguan orang lain dan atau yang pada dasarnya haram secara syariat, harus dihindari.</em>

&nbsp;

<strong>3. Apa hukumnya memutar rekaman suara acara ratapan melalui pengeras suara masjid dan huseiniyah di kota dan di kampung-kampung?</strong>

&nbsp;

<em><strong>Jawaban:</strong> Wajib para pelaksana acara ratapan dan duka agar sebisa mungkin tidak mengganggu tetangga meski harus dengan mengecilkan volume pengeras suara dan mengalihkan arah pengeras suara ke dalam masjid.</em>

&nbsp;

<strong>4. Apakah boleh para orator dan pembaca syair-syair ratapan meminta masyarakat untuk meninggikan suara pada acara tersebut sehingga masyarakat menangis dengan suara keras, atau ketika mengangkat tangan berdoa. Apakah rendah dan tingginya suara berpengaruh pada pahala ratapan tersebut?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Pada dasarnya tidak.</em>

&nbsp;

<strong>5. Apa hukumnya menggunakan alat-alat musik (tradisional atau selainnya) seperti drum, cymbal dan ... pada acara ratapan untuk Imam Husein as?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Penggunaan alat-alat musik tidak sesuai dengan ratapan untuk Imam Husein as, dan sebaiknya acara ratapan itu dilakukan dengan cara-cara umum tradisional. Akan tetapi penggunan drum dan cymbal secara konvensional tidak bermasalah.</em>

&nbsp;

<strong>6. Apakah boleh menggunakan uang yang pemiliknya tidak diketahui atau yang pasti bercampur dengan uang haram pada acara ratapan untuk Imam Husein as?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Tidak boleh.</em>

&nbsp;

<strong>7. Apakah uang yang tersisa dari pelaksanaan acara tahun lalu yang dikumpulkan dari masyarakat, dapat digunakan untuk acara tahun ini?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Tidak masalah.</em>

&nbsp;

<strong>8. Apa fungsi membawa panji dan bendera-bendera besar? Sebagian panji sedemikian besar sehingga harus dipikul oleh beberapa orang. Selain itu di sebagian tempat, ada keyakinan tentang benda-benda ini yang akan melemahkan Islam khususnya mazhab Syiah. Apakah boleh melakukannya?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Membawa panji-panji pada acara ratapan Imam Husein as, itu sendiri tidak bermasalah, akan tetapi tidak boleh dimasukkan dalam agama. Namun membawa bendera tidak bermasalah.</em>

&nbsp;

<strong>9. Bagaimana hukumnya menggelar acara ratapan baik itu dengan menepuk dada, acara pembacaan syair-syair Asyura atau menggelar arak-arakan ratapan bukan untuk Imam Husein as?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Tidak bermasalah.</em>

&nbsp;

<strong>10. Bagaimana hukumnya perekaman video dan pencahayaan pada acara ratapan yang mengingatkan konser musik ala Barat?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Seluruh aksi yang tidak sesuai dengan acara ratapan duka Ahlul Bait as, harus dihindari.</em>

&nbsp;

<strong>11. Apa hukumnya melaksanakan akad nikah atau pernikahan pada hari-hari Muharam, Safar dan acara-acara ratapan para imam maksum as?</strong>

&nbsp;

<strong>Jawaban:</strong> <em>Pelaksanaan akad nikah pada hari-hari duka itu sendiri tidak bermasalah, akatan tetapi pelaksanaan pesta dan aksi-aksi yang menimbulkan penistaan, khususnya pada hari-hari duka, tidak boleh dan haram.</em> [islamic-sources/IRIB Indonesia]

Hukum

Articles