Pertanyaan signifikan yang ada dewasa ini adalah apakah ekonomi harus dicampuradukkan dengan agama. Lebih spesifiknya, apakah Islam dapat bermanfaat dalam perkembangan perekonomian atau hanya akan menjadi penahan pada pertumbuhan perekonomian? Rincian detail tentang aspek ekonomi ini tidak tercakup dalam buku ini karena yang menjadi fokus pembahasan adalah aspek keuangan sebagai bagian paling strategis dari setiap sistem ekonomi. Banyak sekali cendekiawan yang menyalahkan kemiskinan relatif warga Muslim dewasa ini sebagai akibat dari keyakinan religius mereka. Akan tetapi, Marcus Noland, seorang ekonom ulung, menyatakan pandangan yang berlangsung lama ini salah, “Tidak ada suatu sifat pun yang melekat pada masyarakat (islami) ini yang mengharuskannya menjadi miskin,” Kata ekonom Institute for International Economics di Washington ini.

Ketika membahas peran agama dalam perekonomian, orang harus membedakan perekonomian sebagai ilmu dari sistem perekonomian. Suatu sistem perekonomian harus dibahas sebagai pemikiran yang berdasarkan suatu ideologi, sedangkan ilmu perekonomian harus dipertimbangkan sebagai ilmu yang menangani penciptaan kekayaan. Sistem perekonomian berkaitan dengan manajemen distribusi kekayaan dalam suatu masyarakat yang cenderung menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian dari beragam kelompok dengan memungkinkan atau melarang mereka memanfaatkan sarana-sarana produksi dan kepuasan. Oleh sebab itu, sistem ekonomi harus mencakup tiga elemen utama :

<em>Kepemilikan properti, komoditas, dan kekayaan</em>
<em> Pemberian kepemilikan</em>
<em> Distribusi kekayaan di antara orang-orangnya.</em>

Komuditas dikuasai untuk memberikan manfaat bagi mereka, yang mewakili kepantasan dari suatu komoditas guna memuaskan kebutuhan manusia mana pun. Barang/aset dikuasai sebagai hasil suatu kerja, warisan, pembelian/perolehan properti untuk kelangsungan hidup, pemerintah yang memberikan penguasaan atas sesuatu kepada warganya, dan pembayaran transfer atau barang-barang yang diberikan sebagai hadiah (tanpa harus memberikan sesuatu sebagai imbalan). Dari perspektif ini, sistem perekonomian islami berbeda dengan sistem-sistem lain hanya sebatas pada kepemilikan dan distribusi sumber-sumber daya di antara faktor-faktor produksi serta beragam kelompok masyarakat, serta adanya peran negara yang jelas untuk memastikan bahwa ketidakadilan tidak terjadi pada setiap individu, pihak, atau kelompok manapun.

Perekonomian islami, sesungguhnya, dapat meningkatkan keseimbangan di antara aspek sosial dan ekonomi masyarakat, kepentingan pribadi dan sosial serta juga di antara individual, keluarga, masyarakat, dan negara. Ia dapat secara efektif menangani persoalan-persoalan seperti distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, yang tidak dapat ditangani oleh kapitalisme. Pada tingkatan global, ia dapat bermanfaat dalam menghapus sumber-sumber ketidakstabilan sehingga menjadikan dunia suatu tempat yang lebih bahagia dengan adanya keharmonisan di antara para pengikutnya dari agama yang berbeda-beda.

Dalam dunia kontemporer kita memiliki bukti pada tingkat makro mengenai keadilan pendistribusian dan pengembangan. Teori titisan ke bawah (trickle-down theory/TDT) yang diadopsi di Malaysia selama tahun 1957-1970 gagal dengan menyedihkan dan menyebabkan tragedi 13 Mei 1969 berupa kerusuhan ras di negaranya. Pemerintah Malaysia kemudian mengadopsi kebijaksanaan yang menerapkan nilai-nilai inti Islam, misalnya keadilan dan kewajaran, yang telah banyak memberikan kontribusi pencapaian yang menakjubkan bagi negerinya dalam tiga dekade terakhir. Walaupun tidak dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah secara penuh, pemerintah Malasyia telah mengadopsi suatu kebijaksanaan pragmatis (Kebijaksanaan Perekonomian Baru/New Economic Policy) yang memiliki sasaran ganda berupa membasmi kemiskinan dan merestrukturisasi masyarakat untuk memastikan kedilan dengan kewajaran. Kebijaksanaan untuk pertumbuhan yang ebih tinggi dengan kadilan yang merata muncul sebagai tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan pengembangan pertumbuhan (TDT) yang diikuti selama tahun 1960-an. Keberhasilan pada tingkatan makro dapat dianggap sebagai faktor kontribusi yang mengimbangi kegagalan beberapa institusi dan nilai pada tingkatan mikro.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw, sistem Islami memainkan peran strategis dalam perkembangan umat manusia dari separuh akhir abad ketujuh hingga kesepuluh. Orang Muslim unggul dalam semua bidang pengetahuan pada zaman mereka, di samping memahami dan menjalankan ajaran-ajaran Islam.

Periode dari Pious Caliphate setelah Nabi Muhammad saw, hingga abad kesebelas mewakili puncak kejayaan Muslim. Orang-orang Islam mampu mengembangkan dan menghasilkan kekayaan dari tanah-tanah serta perdagangan internasional mereka, memperkuat pertahanan mereka, dan melindungi orang-orang mereka serta membimbingnya ke dalam cara hidup Islam.

Ketika batasan-batasan yang meluas dari Negara Islam menghasilkan persoalan moneter, merkantilisme, urbanisasi, dan sosio-ekonomi, mereka mengembangkan sistem dan teori untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul. Banyak cendekiawan dan pemikir dari abad pertengahan yang mengembangkan beberapa cabang ilmu pengetahuan, termasuk prinsip-prinsip perekonomian, yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar ekonomi politik dan gagasan ekonomi modern. Oleh karenanya, Abad Pertengahan dianggap sebagai zaman keemasan sejarah Muslim.

Dengan adanya kemunduran intelektual, peradaban Muslim mulai layu, menjadi lebih disibukkan dengan permasalahan-permasalahan minor. Revolusi industri benar-benar diabaikan. Kemuduran ini berlanjut hingga Inggris dan Prancis mendesak pemberontakan terhadap pemerintahan Turki dan mengakibatkan kehancuran kerajaan Ottoman, kekuasaan Muslim mendunia yang terakhir, dan diganti dengan koloni-koloni Eropa. Baru setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua koloni-koloni tersebut menjadi independen. (hd/)

*Sumber : diambil dari buku Understanding Islamic Finance karya .

Author

Common title

View

Ekonomi dan Agama*

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Selama Ini Dunia Diatur Yahudi Hanya Oleh Lembaran Kertas</span></h2>
&nbsp;

&nbsp;

Prof. Richard Claproth dalam kertas kerja berjudul “U.S Government Bankruptcy Proceedings” menerangkan dengan detail bagaimana konspirasi Yahudi menguasai Amerika Serikat.

Berikut inilah salinannya:

Sebelum 1913, Pemerintah AS memperoleh dana dari tarif impor. Saat itu belum ada pajak terhadap warga AS. Mata uang Amerika dibuat dari logam asli (koin emas & perak) atau uang kertas dolar yang dihargai dan bisa dikembalikan sebagai logam (gold dolar notes dan silver dolar notes).
Richard Claproth

Richard Claproth

Pada tahun yang sama 1913, para bankir memutuskan bahwa telah terjadi kekurangan mata uang di AS, dan pemerintah tidak bisa menerbitkan mata uang lagi karena semua emas cadangannya telah terpakai.

Agar ada sirkulasi tambahan uang, sekelompok orang mendirikan satu bank yang dinamakan “The Federal Reserve Bank of New York” yang kemudian hari populer disingkat The Fed.

Kemudian The Fed menjual stok emas yang dimilikinya, dan dibeli oleh mereka sendiri senilai US$ 450 juta, melalui:

Quote:

<em>Rothschild Bank of London.</em>
<em> Rothschild Bank of Berlin.</em>
<em> Warburg Bank of Hamburg.</em>
<em> Warburg Bank of Amsterdam (milik keluarga Warburg yang mengontrol German Reichsbank bersama keluarga Rothschild).</em>
<em> Israel Moses Seif Bank of Italy.</em>
<em> Lazard Brothers of Paris.</em>
<em> Citibank.</em>
<em> Goldman & Sach of New York.</em>
<em> Lehman & Brothers of New York.</em>
<em> Chase Manhattan Bank of New York, dan</em>
<em> Kuhn & Loeb Bank of New York.</em>

Karena bank-bank tersebut memiliki cadangan emas yang besar, maka kelompok bank tersebut dapat menerbitkan mata uang dengan jaminan emas yang mereka miliki. Dan mata uang kelompok ini disebut “Federal Reserve Notes”. Bentuknya sama dengan mata uang Amerika dan masing-masing dapat saling tukar.

Untuk membayar bunga atas utang negara, pemerintah AS menciptakan pajak pendapatan – income tax.

Dengan kaitan ini, sebenarnya warga negara AS membayar bunga kepada The Fed, yang secara de facto sejak 1913 mereka sudah tidak merdeka lagi. Karena seluruh income tax yang terkumpul dibayarkan ke Federal Reserve sebagai bunga atas pinjaman.

Awal tahun 1929, The Fed berhenti menerima uang emas sebagai pembayaran. Yang berlaku hanya ‘uang resmi’. The Fed mulai menarik uang kertas yang dijamin emas dari sirkulasi, dan menggantinya dengan ‘uang resmi’.

Sebelum tahun 1929 berakhir, ekonomi Amerika mengalami malapetaka depresi besar ‘The Great Depression”.

Tahun 1931, Presiden AS, Hoover mengumumkan kekurangan budget sebesar US$ 920 juta.

Tahun 1932, Amerika menjual emas senilai US$ 750 juta yang digunakan untuk menjamin mata uang Amerika. Ini sama dengan ‘penjualan likuidasi sebuah perusahaan bermasalah. Emas yang dijual ini dibeli dengan diskon oleh bank internasional (asing), dan pembelinya adalah para pemilik The Fed di New York.

Pada sisi lain, secara diam-diam, Roosevelt mendapat sokongan dana besar dari para bankir Yahudi untuk biaya kampanye presiden. Roosevelt mengalahkan Hoover dalam pemilu Presiden tahun 1932. dalam sambutannya, Roosevelt mengatakan:

“Satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah ketakutan itu sendiri”.

Roosevelt melakukan serangkaian keputusan untuk melakukan re-organisasi pemerintah AS sebagai suatu perusahaan. Perusahaan ini kemudian mengalami kebangkrutan. AS bangkrut karena tidak mampu membayar bunga akibat berhutang kepada Federal Reserve.

Akibat bangkrutnya AS, maka bank-bank yang merupakan pemilik The Fed sekarang memiliki SELURUH Amerika, termasuk warga negaranya dan aset-asetnya!

Amerika mengalami bentuk penjajahan yang sempurna. Negara USA adalah anak perusahaan Federal Reserve. Sehingga tidaklah mengherankan bila pemerintah AS selalu membela kepentingan Yahudi di tanah jajahan mereka di Palestina.

Seminggu kemudian, di Parlemen, dilakukan tuntutan impeachment terhadap anggota-anggota dari Dewan Federal Reserve.

Mereka, agen-agen Federal Reserve dan para manajer dari Departemen Keuangan AS dituduh telah melakukan kejahatan luar biasa dan penyalahgunaan wewenang, termasuk pencurian lebih dari US$ 80 juta pertahun selama lima tahun (total US$ 400 juta). Namun impeachment ini kandas di tengah jalan, mirip seperti kandasnya kasus Bank Century di negara kita.

Perampasan Harta Warga Negara

Tahun 1934, Presiden Roosevelt memerintahkan seluruh bank di Amerika untuk tutup selama satu minggu, dan menarik emas juga uang kertas yang di back up emas dari masyarakat, lalu menggantinya dengan uang kertas yang dicetak Federal Reserve.

Tahun itu dikenang sebagai “Libur Bank Nasional”. Rakyat mulai menahan emasnya, karena mereka tidak mau menggunakan kertas tak bernilai yang dipaksakan ‘seolah-olah’ uang.

Karena hal itu Roosevelt murka, dan mengeluarkan perintah bahwa setiap warga negara dilarang memiliki emas, karena ilegal. Emas dan perak dicantumkan sebagai barang haram seperti narkotika!

Para hamba hukum melakukan razia besar-besaran, dan menggeledah orang-orang yang memiliki emas dan perak, yang diperlakukan laiknya kriminal. Mereka menyita emas dan perak yang ditemukan di masyarakat.

Pada saat itu, rakyat yang ketakutan, berbondong-bondong menukar emasnya dengan sertifikat (bond) bertuliskan I.O.U yang ditanda tangani oleh Morgenthau, Menteri Keuangan Amerika. Setiap warga AS yang menukarkan emasnya menerima kompensasi $ 20,67 / troy ons.

Dalam waktu singkat Pemerintah Federal berhasil meraup 5 juta troy ons emas (155,5 ton), yang segera dilebur menjadi batangan. Tak lama kemudian, The Fed mendevaluasi uang kertas menjadi $ 35 / troy ons emas.

Hal ini merupakan perampokan emas terbesar yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 1976, Presiden Jimmy Carter mencabut aturan ini.

Tahun 1963, Presiden John F Kennedy memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mencetak uang koin perak.

Langkah ini mengakhiri kekuasaan Federal Reserve dengan memiliki uang sendiri, maka rakyat Amerika tak perlu membayar bunga atas uangnya sendiri.

Lima bulan setelah perintah itu dikeluarkan, Presiden Kennedy mati dibunuh!

Presiden Johnson yang ketakutan, dan membatalkan keputusan Presiden Kennedy, kemudian menarik mata uang perak dari peredaran untuk dimusnahkan.

Pada hari yang sama ketika Kennedy dimakamkan, The Fed mengeluarkan uang ‘no promise’ yang pertama. Dalam teks yang tercantum pada uang kertas, The Fed tidak menjanjikan bahwa mereka akan membayar apapun, kecuali kertas itu sendiri.

Uang kertas dolar adalah murni alat tanda pembayaran, dan nilai tukarnya tidak dijamin oleh The Fed!

Presiden Ronald Reagen merencanakan memperbaiki pemerintahan AS sesuai aturan konstitusi. Ia ditembak beberapa bulan kemudian di tahun 1981 oleh anak dari teman dekatnya, Wakil Presiden George Bush.

Namun Reagen luput dari maut. Akhirnya Ia menunda keinginannya tersebut, baru pada masa pemerintahannya yang kedua, Reagen di tahun 1987 mulai merealisasikan perbaikan pemerintahan, namun tidak didukung oleh pejabat pemerintah AS lainnya.

Henry Ford pernah berkata:

“Barangkali ada bagusnya rakyat Amerika pada umumnya tidak mengetahui asal-usul uang, karena jika mereka mengetahuinya, saya yakin esok pagi akan timbul revolusi”

Pada hari ini rakyat Amerika sudah tidak lagi mempercayai uang kertas dolar. Diantara mereka ada yang telah paham bagaimana konspirasi Yahudi telah menguasai Amerika.

Lalu orang-orang yang telah paham ini membangun Liberty dollar, yaitu uang dolar berupa koin emas yang diedarkan sebagai ‘uang sungguhan’.

Langkah mereka ini coba diredam oleh FBI dengan memberangus markas ‘Liberty Dollar‘, namun pengadilan memenangkan pihak Liberty Dollar. Dampak dari serbuan ini, pengguna Liberty dollar menjadi surut nyalinya.

Nah, akhirnya pada masa ini dizaman serba digital dan real time seperti dunia internet yang tak lagi membatasi transaksi keuangan dalam pembelian dan penjualan suatu barang, mereka “menciptakan” mata uang lainnya, mata uang dunia maya.

Para elite keuangan dunia tetap dan akan tetap dapat masuk dengan berbagai cara untuk menguasai perekonomian dunia. Mereka akhirnya menciptakan mata uang dunia maya, Bit Coin! Maka skenario pun kembali menjerat, dan terus berlanjut.
[Islamic-sources/nejabat pemerintah s surut nyaia.cD

Selama Ini Dunia Diatur Yahudi Hanya Oleh Lembaran Kertas  

<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Mungkin Ekonom Lupa !</span></h2>
Oleh: Purkon Hidayat
Kemiskinan hingga kini menjadi salah satu masalah paling pelik di dunia. Berbagai kalangan mengajukan beragam teori, sambil menyebut usulannya sebagai obat paling mujabat. Di level internasional, pada tahun 2000, UNDP mencanangkan program Pembangunan Milenium (MDGs).  Salah satu tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dengan target mengurangi angka kemiskinan hingga 50 persen pada tahun 2015. MDGs merupakan konsensus internasional untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, kematian ibu dan anak, penyakit, buta aksara, diskriminasi perempuan, penurunan kualitas lingkungan hidup serta kurangnya kerjasama dunia di sektor pembangunan.

Tampaknya, capaian target tersebut jauh panggang dari api. Kini, tinggal tiga tahun dari tenggat waktu target MDGs itu, namun seperempat dari populasi dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini, pendapatan seperempat penduduk dunia kurang dari 1,26 dolar perhari. Lebih dari satu milyar penduduk dunia juga menderita kelaparan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, orang-orang miskin di dunia, semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kelaparan. Ironisnya, sebagian negara yang berada dalam kubangan kemiskinan itu justru merupakan pemilik sumber daya alam yang melimpah.

Zimbabwe misalnya, negara itu berada di urutan termiskin di dunia bersama sejumlah negara Afrika lainnya. Selain mengandalkan pertanian seperti kapas, dan tembakau, serta industri tekstil, negara itu memiliki cadangan emas dan platinum. Zimbabwe merupakan satu negara dengan catatan rekor inflasi tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang pernah mengeluarkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 miliar dolar Zimbabwe.

Galibnya, para ekonom menilai masalah utama yang terjadi di negara-negara miskin adalah buruknya tata kelola ekonomi di sana. Maka yang kemudian muncul adalah berbagai resep seperti pinjaman asing dengan syarat, privatisasi, pencabutan subsidi, pengawasan ketat yang dilakukan oleh LSM terhadap kinerja pemerintah, serta deretan kebijakan lain yang berpusat pada reformasi sistem pemerintahan, bersama skema paket pemulihan ekonomi bersyarat. Memang salah satu masalah terbesar yang menimpa dunia ketiga adalah buruknya sistem manajemen pemerintahan yang memberikan ruang yang luas bagi penguasa untuk mengembangbiakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, ada sejumlah poin yang dilupakan para ekonom itu. Pertama, acapkali konflik internal sebuah negara seperti perebutan kekuasaan antarpartai, suku, etnis sengaja dipelihara oleh korporasi raksasa tertentu dan negara tertentu untuk mengamankan kepentingan ekonomi jangka panjangnya. Kasus paling nyata adalah fenomena Papua. Konflik di sana sengaja dipelihara untuk mengamankan penguasaan Freeport terhadap kekayaan emas yang melimpah di bumi Papua.

Kedua, di ranah ekonomi pembangunan ada teori yang pernah begitu terkenal terutama di era orde baru yang disebut Trickle Down Effect. Teori ini mengibaratkan kesejahteraan ekonomi seperti tetesan air dari atas ke bawah. Para pengusungnya meyakini bahwa kemakmuran akan dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa perlu memperhitungkan pemerataan ekonomi. Dalam pandangan teori ini, suatu suntikan ekspansi ekonomi akan berdampak pada multiplier effect terhadap pelaku ekonomi di bawahnya, sehingga akan berimbas pada kemakmuran.

Teori ini meyakini bahwa kemajuan di negara-negara maju akan berimbas positif ke negara miskin. Ketika negara maju menjalankan pabrik-pabrik dan industri raksasa, tentu mereka membutuhkan bahan baku yang harus didatangkan dari negara dunia ketiga yang memiliki limpahan bahan baku. Dengan cara ini tidak hanya negara maju yang sejahtera, tapi juga negara dunia ketiga turut merasakannya.

Tapi ada problem krusial dari lingkaran sistem itu. Betul, negara dunia ketiga mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan baku tersebut. Tapi hasil yang didapat tidak seberapa dengan keuntungan yang diraup dunia pertama. Mereka akan tetap menjadi konsumen dari komoditas, yang bahan bakunya pernah melimpah di negerinya sendiri, kemudian menjadi langka. Terjadi ketimpangan struktural yang disengaja.

Tampaknya Wallerstein benar, dunia adalah sebuah sistem Kapitalis yang mencakup seluruh negara di dunia tanpa kecuali. Tapi, pengusung The World Systems Theory itu lebih melihat integrasi yang terjadi dalam sistem dunia banyak dikarenakan pasar (ekonomi) daripada kepentingan politik. Padahal pada faktanya cukup sulit untuk memisahkan dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Sebab keduanya memiliki ikatan yang saling mengikat.

Ketiga, luputnya para ekonom memotret gambaran besar masalah ekonomi akibat mereka keukeuh mempertahankan paradigma Law of Scarcity and choice, hukum kelangkaan dan pilihan sebagai the basic economic problem. Bagi ekonom, seluruh problem ekonomi selalu berpusat pada dua hal saja, kelangkaan dan pilihan. Tapi mungkin ekonom lupa ada masalah lain yang tidak dilihat yaitu keserakahan manusia. Bagi yang sadarpun, ini dianggap bukan kerjaan para ekonomi yang melihat perilaku keserakahan manusia dalam aktivitas ekonomi.

Adalah Muhammad Baqir Shadr yang menelorkan teori bahwa problem ekonomi bukan kelangkaan dan pilihan, tapi keserakahan manusia. Jika para ekonomi berpikir untuk mengatur dan mengendalikan pilihan-pilihan dalam perilaku ekonominya, Shadr justru menegaskan bahwa ambisi manusia itulah yang harus dibatasi dan dikendalikan.

Sejumlah pemikir ekonomi seperti Chapra dan Zarqa misalnya, mencoba meletakan pandangan Sadr ini di kavling ekonomi normatif yang melihat keharusan dari sebuah aktivitas ekonomi. Jika para ekonomi mainstream berbicara tentang as it as, maka Sadr membuka ruang ought to be.

Kembali ke masalah kemiskinan, dengan dengan pendekatan ekonomi mainstream problem pelik ini tidak pernah tersentuh pada akarnya. Kegelisahan Wallerstein tetap tidak terjawab. Keserakahan korporasi asing yang mengeruk kekayaan alam sebuah negara miskin juga tidak tersentuh dengan pendekatan mainstream. Dan saya kira pendekatan baru Sadr dalam melihat masalah ekonomi akan menjadi sebuah terobosan baru dalam kavling baru bernama ekonomi politik Islam.

Jika Wallerstein tidak menawarkan sebuah solusi keluar dari lingkaran setan sistem dunia yang menjerat negara dunia ketiga, Shadr  punya tawaran alternatif tentang sistem dunia yang berkeadilan. Dalam konteks kekinian, langkah yang ditempuh berdasarkan teori Shadr ini adalah mendesak reformasi sistem ekonomi global. Organisasi internasional milik bersama bangsa-bangsa dunia semacam PBB harus menata ulang sistemnya, dan membatasi pengaruh korporasi asing yang menggurita di seluruh dunia. Tapi yang terjadi selama ini justru lembaga-lembaga internasional semacam IMF, Bank Dunia menjadi perpanjangan korporasi-korporasi yang menjadi invisible government  di seluruh dunia itu. Inilah yang digugat Sadr dan dilupakan para ekonom [Islamic-Sources/Irib Indonesia/Purkon Hidayat]

Pemikiran Syahid Shadr, Mungkin Ekonom Lupa !

<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">Kemiskinan dan Zakat</span></strong></h3>
Oleh: Maksun

Harta yang diperoleh dari praktik korupsi selamanya tidak akan pernah tersucikan dengan zakat.

Sudah menjadi semacam konvensi di setiap bulan Ramadan umat Islam diserukan untuk membayar zakat (fitrah dan mal) yang diperuntukkan bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Secara normatif-teologis, Islam memang mewajibkan kepada kalangan yang mampu (aghniya-muzakki) untuk peduli dan membantu sesamanya yang kekurangan (fuqara-mustahiq), melalui kosep zakat. Ini sekaligus menunjukkan keseriusan doktrin Islam terhadap upaya penciptaan keadilan sosial melalui ritual zakat.

Secara aktual, keadilan sosial (social justice) dapat diwujudkan dengan menciptakan tatanan sosial yang bebas dari praktik korupsi dan jauh dari penyakit kemiskinan. Lalu, sejauh mana relevansi dan signifikansi zakat jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi dan pengentasan kemiskinan?

&nbsp;

<b>Zakat dan Korupsi </b>

Pada prinsipnya, Islam tidak sekadar mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah secara vertikal (hablun minallah), tetapi juga sekaligus beribadah secara horizontal (hablun minannas). Semua bentuk ritual dalam Islam, seperti salat, puasa, zakat, dan haji, memiliki dimensi individual dan dimensi sosial.

Karena itulah, Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk mementingkan dirinya sendiri menuju ke jalan rohani Tuhan, tetapi menginginkan pengikutnya menuju jalan sosial-kemanusiaan, sebagaimana tercermin dalam ajaran zakat. Ironisnya, makna zakat yang sarat nuansa sosialnya itu acapkali disalahmanfaatkan oleh sebagian umat Islam, sehingga kehilangan makna substansialnya.

<i>Pertama</i>, zakat yang bermakna penyucian harta (tazkiyat al-mal) sering kali disalahartikan secara sepihak oleh orang-orang yang bergelimang harta dan para pejabat negara. Oleh mereka, zakat sekadar dijadikan sebagai cara untuk menyucikan hartanya yang telah diperoleh dari hasil korupsi dan praktik kemaksiatan lainnya.

Karena itulah, zakat kehilangan makna substansialnya untuk menyucikan diri dari harta yang diperoleh dengan cara halal. Harta yang diperoleh dari praktik korupsi dianggap suci dan halal setelah dibayarkan zakatnya kepada kaum fakir miskin. Inilah wujud dari pemahaman yang formalistik, lahiriah, dan tidak mengambil makna terdalam dari hakikat agama.

Padahal, harta yang diperoleh dari praktik korupsi selamanya tidak akan pernah tersucikan dengan hanya membayar zakat.

Ini karena agama bukanlah sebagai penyucian terhadap segala praktik haram yang telah dilarang oleh agama itu sendiri. Lebih dari itu, agama justru memberikan justifikasi teologis bahwa orang yang telah melakukan korupsi mendapatkan laknat dari Tuhan dan tidak mendapatkan keberkahan dalam hartanya.

<i>Kedua</i>, korupsi sesungguhnya telah mengingkari makna ajaran zakat yang secara sosial bertujuan menciptakan keadilan sosial. Bukankah harta yang dikorupsi adalah uang rakyat, yang di dalamnya terdapat hak kaum fakir miskin dan mereka yang perlu mendapat perlindungan ekonomi?

Di manakah letak kepedulian sosialnya, jika ia mengorup harta orang banyak demi memperkaya diri sendiri. Karena itulah, korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dari makna zakat yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Dalam konteks ini, korupsi berarti penindasan terhadap kaum lemah dan perampokan terhadap harta orang banyak. Di sinilah zakat memberikan motivasi teologis betapa harta kita hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, bukan mengambil harta orang banyak dengan cara yang haram.

Apa pun alasanya, jika harta kita tidak diperoleh dengan cara yang halal, meskipun telah dibayarkan zakatnya, maka tidak secara otomatis menjadi suci. Inilah yang mestinya kita sadari bersama bahwa makna ibadah zakat harus benar-benar dapat menyucikan harta dan menciptakan keadilan sosial. Zakat bukanlah sin and money laundering dari segala praktik haram.

&nbsp;

<b>Zakat dan Kemiskinan </b>

Menurut para ulama, yang menjadi sasaran atau penerima utama zakat adalah fakir miskin (mustadh’afin). Zakat itu, “diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang papa di antara mereka” (QS 9:60).

Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang tidak berpunya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi.

Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat itu bisa mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif.

Jika dicermati, sejatinya dengan berzakat kita dididik untuk mengembangkan sense of aware terhadap derita rakyat miskin, yang kemudian melahirkan sikap empatik dan simpatik kepada mereka.

Kalau boleh diilustrasikan, zakat itu ibarat the have, sementara rakyat miskin laksana the needy. Filsafat sosialnya menjadi afirmatif: the have harus memiliki ethical obligation kepada the needy.

Dengan kata lain, ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral-etis bagi si-kaya kepada si-miskin. Zakat, dengan demikian dapat menyentuh, menyadarkan, sekaligus menumbuhkan semangat dan kewajiban moral-etik-kemanusiaan kita pada rakyat miskin.

Pesan moral kemanusiaan dari rangkaian ibadah zakat, sebenarnya hendak melatih diri kita untuk to be sensitive to the reality, yakni menjadi lebih peka (sense of aware) dan sensitif terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan, yang selama ini dialami kaum tertindas, baik secara ekonomis maupun politis, dengan demikian mendapatkan referensi, justifikasi, dan legitimasi dari ritual zakat.

Oleh karena itu, laku ritual zakat haruslah dikonfrontasikan dengan konteks, nuansa, dan kesadaran untuk memperoleh maknanya sebagai pembacaan hermeneutik sosial dalam konstruk pergumulan aktual kehidupan manusia yang nyata.

Ini berarti, setiap bentuk ritual dalam Islam (baca: zakat) mempunyai kapasitas sebagai refleksi kemanusiaan untuk menghidupkan kembali api dan semangat fitrah, tidak saja dalam kesadaran subjektif, tetapi juga dalam kesadaran sejarah.

Dari sinilah diharapkan zakat mampu menemukan makna-makna emansipatorisnya sebagai praksis pembebasan dan pengentasan kemiskinan. Wallahu a’lam.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.

[islamic-sources/maulanusantara]

Kemiskinan dan Zakat

Oleh: Purkon Hidayat

 

Maraknya isu konflik Sunni-Syiah di media-media Islam dalam beberapa tahun belakangan ini semakin membuncah seiring meluasnya peran sosial media di tengah masyarakat. Dalam kacamata analisis media setidaknya ada sepuluh poin yang bisa diurai dari fenomena tersebut.

 

Pertama, isu yang mengemuka dalam berbagai berita tentang Syiah yang dimuat sejumlah media Islam seperti Arrahmah, Islam pos, Era Muslim, Voa-Islam, Hidayatullah, Fimadani dan situs sejenisnya hampir memiliki pola seragam, "Menempatkan Syiah sebagai Mazhab Sesat". Dengan asumsi stigmatis tersebut, maka Syiah bagi mereka harus dikeluarkan dari "Rumah Islam", karena dianggap menodai agama yang dibawa Nabi Muhammad Saw itu. Untuk mewujudkan tujuan itu, media-media Islam tersebut setiap hari menayangkan berita-berita mengenai Syiah dari sumber yang mereka akui benar, tanpa mencantumkan  kebenaran dari sumber pihak Syiah sendiri yang mereka tuduh. Prinsip cover both side tidak berlaku bagi media-media Islam tersebut.

 

Kedua, stigma sesat yang dijatuhkan sejumlah media Islam tersebut terhadap Syiah berpusat pada masalah cabang agama, bukan pokok. Tapi mereka mengklaimnya sebagai perbedaan krusial yang tidak bisa disatukan, seperti minyak dan air. Situs Arrahmah misalnya, mengemukakan 35 alasan mengapa Syiah sesat, yang semuanya bertumpu pada tudingan keliru yang tidak diakui oleh orang syiah sendiri. Tudingan paling keras menyebutkan bahwa  syiah mencaci atau mengafirkan sahabat dan istri Rasulullah Saw. Jelas tudingan tersebut salah alamat, sebab orang Syiah dilarang melakukannya sesuai fatwa Ayatullah Udzma Sayid Ali Khamenei yang telah mengeluarkan fatwa haram bagi penganut Syiah mencaci sahabat dan istri Rasulullah Saw, apalagi mengafirkannya.

 

Selain itu, isu yang paling santer dilancarkan media-media ini terhadap Syiah adalah perbedaan dalam masalah fikih yang merupakan cabang agama, bukan pokok. Tapi bagi media-media Islam seperti Islam pos, perbedaan fikih itu dilihat bukan sebagai rahmat tapi menjadi sengketa, dan solusinya harus diseragamkan dengan tafsir tunggal atas pemahaman Islam. Padahal faktanya, empat mazhab Sunni pun berbeda pandangan dalam sejumlah masalah fiqih seperti shalat pakai qunut atau tidak, bismillah dikeraskan atau tidak, dll. Tampaknya media-media Islam tersebut gagal menempatkan masalah ushul (prinsip) dan furu (cabang), karena menilai mazhab lain dengan neraca tunggal versi Wahabisme yang menjadi mazhab resmi Arab Saudi.

 

Ketiga, media-media Islam seperti Arrahmah mendapatkan dana tidak kecil dari Arab Saudi. Tentu saja tidak bisa dipungkiri media-media itu juga membawa kepentingan pihak donor, dalam hal ini  pemerintah Riyadh. Berbagai sumber menyebutkan suntikan dana Arab Saudi terhadap media Islam seperti Era Muslim dan berbagai media Islam lainnya yang gencar menyerang Syiah dalam berbagai beritanya. Bukan hanya Syiah yang diserang, bahkan Wahabisme menyesatkan NU karena menerima faham tawasul.

 

Keempat, Studi Critical Discourse Analysis terhadap isi media Islam garis keras semacam Arrahmah, Era Muslim, Islam pos, Voa-Islam dll, menunjukkan pola yang hampir mirip sekaligus membongkar keberpihakan media tersebut. Selain meyesatkan Syiah, mereka juga menempatkan stigma negatif apapun atas peristiwa yang menimpa Timur Tengah terhadap Syiah. Misalnya, rezim Assad di Suriah  dipandang sebagai pemerintahan Syiah yang membantai Sunni. Bahkan al-Sisi di Mesir yang menjadi arsitek tergulingnya  Mursi dituding sebagai Syiah dan mengaitkannya dengan Iran.

 

Meski berita ini jauh panggang dari api karena dibangun dari data yang tidak valid, tapi banyak orang Indonesia yang  kurang selektif terhadap validitas berita malah memercayainya. Padahal kenyataannya justru Arab Saudi yang aktif terlibat dalam kudeta militer terhadap Mursi.  Di saat negara-negara Barat masih berhati-hati untuk menyatakan sikapnya terhadap kudeta militer negeri Piramida itu, Arab Saudi langsung menyatakan pengakuannya atas pemerintahan al- Sisi. Bahkan dukungan itu disertai gelontoran bantuan keuangan dari Riyadh untuk Kairo. Tapi ironisnya, media-media Islam semacam Arrahman tidak pernah mempersoalkan dukungan Riyadh tersebut, dan mengalihkannya dengan mengulang tudingan Klise "Syiah di balik Kudeta Militer Mesir" tanpa menyodorkan bukti yang valid.  

 

Kelima, hingar-bingar media Islam garis keras yang mengangkat isu konflik Sunni-Syiah meningkat intensitasnya dan frekuensinya dalam dua tahun terakhir pasca meletusnya konflik Suriah. Media Islam semacam Arrahmah, yang pemiliknya pernah ditahan polisi karena dituduh terlibat dalam membiayai aksi terorisme di Indonesia, menempatkan isu Suriah sebagai perang Sunni-Syiah.  Media-media Islam yang menyebut Taliban sebagai Mujahid  ini, menempatkan rezim Assad sebagai pemerintahan Syiah  yang membantai rakyat yang Sunni. Untuk itu, media ini menjadikan Suriah sebagai medan Jihad bagi kaum Sunni Indonesia. Akibat provokasi media Islam garis keras ini setidaknya puluhan orang Indonesia terjun di Suriah melawan rezim Assad dengan bendera jihad. Sebagian mereka adalah alumni atau kaderan alumni perang Afghanistan yang notabene termasuk milisi Taliban dan al-Qaeda, yang termasuk organisasi teroris internasional.

 

Keenam, jika Syiah, sebagaimana yang dituduhkan media Islam garis keras sebagai mazhab sesat dan harus dilenyapkan, mengapa isu ini baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa ulama-ulama besar dahulu di Nusantara dan dunia sendiri tidak pernah menyesatkan Syiah. Mereka justru mengakui Syiah sebagai bagian dari Islam. Salah satu komitmen internasional yang mengakui Syiah sebagai mazhab Islam adalah Deklarasi Amman di Yordania tahun 2004 yang dihadiri para ulama dari seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, para ulama seperti Quraish Shihab mengakui Syiah sebagai mazhab resmi dalam Islam. Demikian juga dengan ketua PB NU, Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Bahkan almarhum Gusdur dengan berseloroh pernah menyebut NU sebagai Syiah minus imamah. Ternyata hanya ulama Wahabi yang mengklaim mewakili Sunni, yang mengafirkan Syiah. 

 

Menurut sejarawan muda Minangkabau, Muhammad Ilham Fadhil, penyesatan terhadap Syiah baru terjadi dalam dua dekade terakhir, dan sebelumnya tidak pernah terjadi, bahkan di masa Buya HAMKA ketua MUI pertama. Dosen sejarah universitas Islam terkemuka di Padang ini menilai kepentingan politik berada di balik gencarnya penyesatan terhadap Syiah belakangan ini.

 

Ketujuh, gelombang penyesatan Syiah semakin mengalir deras seiring meningkatnya jumlah alumni sekolah maupun pondok pesantren Arab Saudi yang mengadopsi ajaran Wahabisme dan diterapkan di Tanah Air secara kaku dengan memandang mazhab lain salah dan sesat.

 

Kedelapan, isu konflik mazhab yang dihembuskan media-media Islam termasuk di Indonesia, seiring dengan tujuan kekuatan Barat untuk melemahkan kekuatan Islam dan menjaga kepentingan Israel yang semakin rapuh. Untuk itu, kian berkobarnya api konflik antarmazhab Islam, maka semakin besar keuntungan yang diraih negara-negara Imperialis untuk mengeruk sumber daya alam seperti minyak dan barang tambang lainnya yang berada di negara-negara Muslim. Semakin lemah dan terpecah belahnya kekuatan negara-negara Islam yang sibuk mengurusi konflik internalnya, maka semakin besar cengkeraman negara-negara adidaya terhadap sumber daya alam negara dunia ketiga, yang sebagian besar berpenduduk Muslim.

 

Kesembilan,  Kepentingan hegemoni negara-negara adidaya Barat terhadap negara-negara Muslim berkelindan dengan kepentingan politik Arab Saudi yang merasa terancam dengan naiknya Iran sebagai negara independen di kawasan Timur Tengah. Pada saat yang sama Arab Saudi dilanda friksi internal kompetisi antarpangeran yang mencapai ribuan orang untuk memperebutkan posisi putera mahkota di negeri petrodollar itu. Isu konflik Sunni-Syiah bisa mengalihkan opini npublik dunia dan rakyat Saudi atas perseteruan yang menimpa singgasana Al Saud. Bila sudah demikian, agama hanya menjadi penyedap rasa untuk membenarkan tujuan politik.

 

Sepuluh, negara-negara Barat bersama korporasi multinasional terutama perusahaan senjata meraup keuntungan besar dari konflik Sunni-Syiah yang dihembuskan media-media Islam, termasuk yang menjamur belakangan ini di Tanah Air. Faktanya Arab Saudi merupakan negara pembeli senjata terbesar dari AS dan negara Barat lainnya. Sebagian senjata itu dipasok untuk membunuh sesama Muslim di negara-negera Arab sendiri seperti Suriah dan Irak sebagaimana yang dimainkan pengeran Bandar Bin Sultan. Pada saat yang sama, korporasi energi dunia bisa mengeruk emas hitam Arab Saudi dan negara Muslim lainnya dengan harga yang murah. Isu senjata kimia di Irak, dan demokrasi serta terorisme di Afganistan adalah bahasa lain AS bersama sekutunya untuk mengeruk sumber daya alam dua negara Muslim itu.

 

Sejatinya, menelan mentah-mentah informasi dari berita media-media kompor seperti Arrahmah, Era Muslim, Islampos, VOA-Islam, dll bukan hanya bentuk kegagalan menyerap informasi yang benar. Tapi Lebih dari itu, kita ikut menyebarkan kehancuran untuk diri sendiri dengan mengamini "Bancakan Multinasional Rasa mazhab". Mari jaga dan selamatkan keutuhan NKRI dari serangan isu sektarian yang akan mencabik-cabik bangsa kita sendiri. [islamic-sources/IRIB Indonesia]

Bancakan Multinasional “Rasa Mazhab” 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengomentari soal kebijakan pangan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Samad pun menegaskan, KPK akan memberantas korupsi di sektor ini.


Samad menilai, kebijakan impor pangan secara serampangan dan hanya merugikan negara. Menurutnya, kebijakan impor pangan membuat rakyat kehilangan kemandirian dan terus menerus bergantung pada kepentingan asing.

Di saat yang sama, kebijakan impor pangan juga membuat miskin petani Indonesia dan hanya menguntungkan para pengusaha importir hitam di sejumlah kementerian terkait.

 

"Produksi pangan kita berlimpah, tapi pemerintah membuka impor. Dengan begitu banyak yang diuntungkan pengusaha hitam. Sedangkan petani kita mati, marhaen mati," kata Samad yang langsung disambut pekik merdeka peserta Rakernas PDIP di Bilangan Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9) seperti dilaporkan ROL.

 

Menurut Samad, ada banyak produk pangan pokok yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Dia mencontohkan, soal produksi daging sapi dalam negeri. Berdasarkan penelitian KPK, sentra-sentra penghasil daging sapi di Bali, Surabaya, dan NTT cukup mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

 

Akan tetapi, ujarnya, ternyata ada sejumlah oknum yang sengaja menyelundupkan daging sapi itu keluar negeri melalui Kalimatan supaya menciptakan kesan seolah-olah Indonesia kekurangan produksi daging sapi. "Akhirnya kita impor dan ketergantungan kita pada negara luar terjadi," katanya.

 

Berkaca dari semacam itu Samad menyatakan, KPK tengah fokus memberantas korupsi di sektor ketahanan pangan. Dia menyatakan sektor ketahanan pangan harus dibenahi karena di sektor inilah 70 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya.

 

"Kaum marhaen ada disektor ini. Kalau kita tidak memperbaiki sektor pangan jangan bermimpi kita bisa swasembada pangan," katanya.

 

Ketua KPK prihatin dengan berbagai regulasi pangan yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, banyak dari regulasi itu yang membuat masyarakat Indonesia semakin miskin.

 

"Rakyat Indonesia dibohongi terus," kata Samad dihadapan ribuan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III PDI Perjuangan di bilang Ancol itu.

 

Samad mengatakan, filosofi dasar impor harus bertumpu pada ketidakmampuan dalam negeri memproduksi kebutuhan dalam negeri. Selama kebutuhan dalam negeri bisa diproduksi sendiri impor tidak perlu dilakukan.

Namun yang terjadi sekarang tidak demikian. Menurutnya, pemerintah seolah-olah sengaja membuat produksi dalam negeri tidak maksimal agar bisa terus menerus menerapkan kebijakan impor. "Kita dibilang kekurangan pangan gula, cabe, daging. Bohong itu semua!,"

 

KPK dan Penegak Hukum Diminta Selidiki Kejahatan Ekonomi

 

Naiknya harga kedelai akibat dolar naik yang membuat perajin tempe menjerit, terjadi berulang setiap tahun. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo mengendus ada unsur kejahatan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Oleh karena itu, Ia meminta aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan KPK menyelidiki masalah ini.

 

''Ini kejahatan ekonomi, aparat hukum, KPK, kejaksaan harus masuk. Karena, ada oknum yang terlibat pada masalah ini,'' ujar Firman pada acara diskusi tentang kedelai bertema "Lunglai karena Kedelai", Sabtu (7/9) seperti dikutip ROL.

Menurut Firman, kalau menggunakan aturan terkait perdagangan kartel, sanksi bagi pengusaha mungkin tidak akan terlalu berat. Namun, kalau diproses secara pidana, terkait tindak pidana kejahatan ekonomi, maka sanksinya akan lebih berat. ''Bisa masuk di situ (kejahatan ekonomi). Asal, saya harap aparat penegak hukumnya tidak terkontiminasi,'' katanya.

Menurut Firman, aparat penegak hukum harus bisa mengungkap perusahaan besar mana yang terkait dengan masalah tata niaga kedelai ini. Karena, kemungkinan besar ada kongkalikong, koalisi berjamaah yang melibatkan oknum. Selama ini, yang menguasai perdagangan kedelai di Indonesia ada enam perusahaan.


''Bisa saja ada oknum.Kan kalau membina petani, pejabat tidak dapat apa pun. Kalau kebijakan, malam hari teken bisa dapat,'' katanya.

Firman mengatakan, dari hasil perhitungannya, carut-marut perdagangan kedelai yang terjadi pada 2012 menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar. Tahun inipun akan ada kerugian negara lagi tapi nilainya harus dihitung dulu.

 

Pemerintah Diminta Jangan Terus Impor Kedelai

 

Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan agar pemerintah bisa membuat kebijakan agar Indonesia bisa kembali swasembada kedelai. Sehingga harga kedelai tidak melonjak seperti saat ini.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, harga kedelai ini memang melonjak karena beberapa sebab mulai dari tanah yang tidak cocok ditanami varietas kedelai, hingga minat petani kedelai yang turun karena ketidakcocokan antara biaya produksi dan harga jual.

"Memang untuk menekan harga kedelai ini, untuk sementara pemerintah melakukan impor. Tapi jangan terus-terusan impor karena biar suplai kedelai dalam negeri meningkat," kata Suryamin saat Workshop Media di Hotel Mirah Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2013) seperti dilaporkan Kompas.

Sekadar catatan, kebutuhan kedelai dalam negeri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi dalam negeri sendiri hanya 700.000-800.000 ton kedelai per tahun. Otomatis, sisanya harus dipenuhi dari impor.

Kendati demikian, BPS juga tidak bisa menyalahkan petani apabila tidak mau menanam kedelai karena produktivitasnya kecil, hingga ketiadaan keuntungan dalam menanam jenis bahan baku untuk tahu dan tempe tersebut.

"Soal minat petani, mereka tentu melihat menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, mendingan beralih ke tanaman lain yang menguntungkan," tambahnya.

Sehingga dalam kondisi seperti ini perlu kebijakan radikal dari pemerintah untuk terus meningkatkan swasembada pangan kedelai dan mulai mengurangi ketergantungan impornya. Di sisi lain, varietas kedelai yang bagus bisa dicari untuk lahan yang sesuai dengan kondisi di tanah air.

 

Sementara itu, pengrajin tahu tempe meminta masyarakat untuk paham kondisi tata niaga kedelai. Dengan demikian, masyarakat konsumen bisa memaklumi aksi mogok produksi yang rencananya akan digelar Senin (9/9/2013) hingga Rabu (11/9/2013).

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tangal 5 September lalu berjanji akan menyelidiki penyebab harga kedelai masih tinggi. Sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki banyak versi yang menjadi penyebab melonjaknya harga komoditas itu.

Selain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, melonjaknya harga kedelai adalah kurangnya pasokan. Namun, dari versi pengimpor, data yang dilaporkan ke Kementerian Perdagangan, termasuk juga barang yang masih dalam proses pengiriman, tidak sama dengan kondisi riil.

"Mengenai stok yang tidak sama, antara di Kemendag dan yang dilaporkan, ini perlu didalami," kata komisioner KPPU, Munrohim Misanam, di kantornya di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Munrohim mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi atas perbedaan data tersebut. Yang jelas, lanjut dia, ada ketidakpastian kebijakan yang terlalu lama sehingga berpengaruh terhadap pasokan. KPPU juga menyatakan bahwa perbedaan data yang mengarah ke dugaan kartel tersebut baru sebatas indikasi. Jika memang terbukti, maka baru bisa disebut ada permainan kartel.

"Jumlah yang dilaporkan dan yang ada di Kemendag tidak sama. Ini kan sudah tanda tanya. Perlu didalami lagi ya kan," pungkas Munrohim. (Islamic-source/IRIB Indonesia)

Kebijakan Impor Pangan Hilangkan Kemandirian Rakyat

The life of Lady Fatimah al-Zahra (ʿa) — daughter of the Prophet Muhammad (peace be upon him and his Family) — is not merely a story of devotion and motherhood, but a profound social and spiritual revolution. In this work, one of the most brilliant minds of the modern Shīʿi world, Muhammad Baqir al-Sadr, reveals how her words and actions formed the first ideological resistance to tyranny after the Prophet’s passing.

<strong>About the Book</strong>
The Revolution of Fatimah al-Zahra (Thawrat Fāṭimah al-Zahrāʾ) examines the moral and political legacy of the Prophet’s daughter as a living embodiment of divine justice. Al-Sadr portrays Lady Fatimah (ʿa) not as a figure confined to the domestic sphere but as the guardian of wilāyah (divinely ordained leadership) and the voice of the oppressed. Through theological reflection and historical analysis, the author shows how her stance at the early stage of Islam laid the foundation for later movements of truth and reform.

<strong>What You Will Discover</strong>

How Lady Fatimah (ʿa) defended the continuity of prophetic authority through her stand for imāmah (spiritual and political leadership).

The deep interconnection between her sermons, her grief, and her revolutionary message of justice.

The intellectual and moral principles that underlie her resistance to political deviation.

Insights into al-Sadr’s vision of Islam as a living, dynamic system of social transformation rooted in the legacy of the Ahl al-Bayt (ʿa, an honorific meaning ʿalayhim al-salām — “peace be upon them”).

A timeless model of spiritual activism drawn from the example of the Prophet’s Household.

<strong>About the Author</strong>
Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980) was an Iraqi scholar, jurist, and philosopher whose works reshaped modern Islamic thought. A prodigy of the hawzah (seminary) of Najaf, he combined rigorous jurisprudence with revolutionary insight. His books, including Falsafatunā (Our Philosophy) and Iqtisādunā (Our Economics), advanced a comprehensive Islamic worldview that addressed modern social and political challenges. Martyred under the regime of Saddam Hussein, al-Sadr remains a symbol of intellectual courage and moral integrity.

<strong>Who Is This Book For?</strong>
This book is for readers seeking to understand the moral roots of resistance in Islam and the transformative role of Lady Fatimah al-Zahra (ʿa) in shaping the spiritual and political conscience of the Muslim community.

Editor

Interpreter

Number of volumes

Persian Title

Publish location

Publication year

Publish number

Publisher

Qr Code

Sect

Scholar

ISBN

Source

Translated

Is this post suggested?

Rate

Votes

Revolusi Tanah Fatimah Az-Zahra

<p data-start="164" data-end="648">Bagaimana Islam memandang hak milik dan distribusi kekayaan? Dalam <em data-start="231" data-end="256">Kepemilikan dalam Islam</em>, Dr. Muhammad H. Behesti mengurai dasar-dasar filosofis dan etis dari konsep kepemilikan yang berpijak pada tauhid—bahwa seluruh kepemilikan sejati adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pemegang amanah. Dengan gaya ilmiah yang jelas dan mendalam, buku ini mengajak pembaca memahami ekonomi Islam sebagai sistem yang menegakkan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial.</p>

<h3 data-start="650" data-end="668">Tentang Buku</h3>
<p data-start="669" data-end="1256">Diterjemahkan dari karya <em data-start="694" data-end="714">Ownership in Islam</em> (Foundation of Islamic Thought, Teheran, 1988), buku ini memaparkan teori kepemilikan dari perspektif Al-Qur’an, akal, dan etika Islam. Diterbitkan oleh Pustaka Hidayah (Cetakan Pertama, Jumadits-Tsani 1413/Desember 1992) dan diterjemahkan oleh Lukman Hakim serta Ahsin M., dengan penyuntingan oleh Ali Husein, karya ini menampilkan struktur analisis yang sistematis. Pembahasan mencakup definisi kepemilikan, asal-usul hak milik, konsep kerja dan jasa, nilai tukar, serta isu-isu kontemporer seperti modal dan inflasi dalam ekonomi Islam.</p>

<h3 data-start="1258" data-end="1290">Apa yang Akan Anda Temukan</h3>
<ul data-start="1291" data-end="1676">
 	<li data-start="1291" data-end="1365">
<p data-start="1293" data-end="1365">Penjelasan mendalam tentang hakikat dan jenis kepemilikan dalam Islam.</p>
</li>
 	<li data-start="1366" data-end="1461">
<p data-start="1368" data-end="1461">Pembahasan tentang <em data-start="1387" data-end="1408">kepemilikan Ilahiah</em> dan <em data-start="1413" data-end="1435">kepemilikan insaniah</em> beserta batas-batasnya.</p>
</li>
 	<li data-start="1462" data-end="1520">
<p data-start="1464" data-end="1520">Analisis hubungan antara kerja, jasa, dan kepemilikan.</p>
</li>
 	<li data-start="1521" data-end="1597">
<p data-start="1523" data-end="1597">Kajian ekonomi tentang modal, barter, nilai tukar, dan distribusi harta.</p>
</li>
 	<li data-start="1598" data-end="1676">
<p data-start="1600" data-end="1676">Kritik terhadap eksploitasi ekonomi modern dari sudut pandang etika Islam.</p>
</li>
</ul>
<h3 data-start="1678" data-end="1699">Tentang Penulis</h3>
<p data-start="1700" data-end="2142">Dr. Muhammad H. Behesti (1932–1981) adalah seorang cendekiawan dan ulama besar asal Iran yang dikenal karena kedalaman analisisnya dalam bidang filsafat, hukum, dan ekonomi Islam. Sebagai tokoh pemikir modern, beliau berupaya merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas. Pemikiran Behesti terus menjadi rujukan penting dalam diskusi tentang sistem ekonomi Islam kontemporer.</p>

<h3 data-start="2144" data-end="2170">Untuk Siapa Buku Ini</h3>
<p data-start="2171" data-end="2399">Buku ini sangat sesuai bagi mahasiswa ekonomi Islam, peneliti, dan pembaca umum yang ingin memahami landasan teoretis dan moral dari konsep kepemilikan dalam Islam serta implikasinya terhadap tatanan sosial dan ekonomi modern.</p>
&nbsp;

Kepemilikan dalam Islam

<p data-start="203" data-end="653">Dalam dunia pemikiran Islam kontemporer, sedikit karya yang memiliki pengaruh sebesar <em data-start="315" data-end="328">Iqtishaduna</em>. Buku ini tidak sekadar memperkenalkan konsep ekonomi Islam, tetapi menawarkan kerangka teoritis yang kokoh untuk membangun sistem ekonomi yang adil, humanis, dan sesuai nilai-nilai wahyu. <em data-start="518" data-end="557">Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna</em> menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin memahami fondasi intelektual ekonomi syariah.</p>

<h2 data-start="655" data-end="674">About the Book</h2>
<p data-start="675" data-end="1313">Diterbitkan oleh Zahra (Jakarta, 2008) dan diterjemahkan oleh Yudi dari karya asli berbahasa Arab berjudul <em data-start="782" data-end="797">Our Economics</em>, buku ini adalah salah satu karya monumental Muhammad Baqir ash-Sadr—seorang pemikir besar yang meletakkan dasar-dasar epistemologis ekonomi Islam modern.<br data-start="952" data-end="955" />Edisi ini merupakan cetakan pertama (Rajab 1429 H/Agustus 2008 M), menghadirkan terjemahan yang sistematis dan dapat diakses oleh pembaca Indonesia. Buku ini menguraikan secara kritis sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan kemudian menawarkan konsep alternatif berbasis prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, serta pendekatan rasional.</p>

<h2 data-start="1315" data-end="1342">What You Will Discover</h2>
<p data-start="1343" data-end="2048">• Kritik mendalam terhadap kapitalisme dan sosialisme dari perspektif moral, filosofis, dan struktural.<br data-start="1446" data-end="1449" />• Fondasi teoritis ekonomi Islam sebagai sistem yang berdiri sendiri, bukan sekadar modifikasi dari dua sistem besar lainnya.<br data-start="1574" data-end="1577" />• Analisis tentang kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, dan keadilan sosial dalam perspektif syariah.<br data-start="1689" data-end="1692" />• Penjelasan komprehensif mengenai mekanisme pasar, produksi, dan konsumsi dalam kerangka nilai-nilai Islam.<br data-start="1800" data-end="1803" />• Pendekatan metodologis ash-Sadr dalam merumuskan teori ekonomi berbasis nash dan rasionalitas ilmiah.<br data-start="1906" data-end="1909" />• Relevansi konsep-konsep <em data-start="1935" data-end="1948">Iqtishaduna</em> terhadap perkembangan ekonomi Islam modern, termasuk lembaga keuangan syariah dan kebijakan publik.</p>

<h2 data-start="2050" data-end="2071">About the Author</h2>
<p data-start="2072" data-end="2462">Muhammad Baqir ash-Sadr (1935–1980) adalah salah satu ulama dan pemikir paling berpengaruh dalam dunia Islam abad ke-20. Selain dikenal sebagai ahli fikih dan filsuf, ia juga merupakan pelopor teori ekonomi Islam melalui karya-karya besar seperti <em data-start="2319" data-end="2332">Iqtishaduna</em> dan <em data-start="2337" data-end="2350">Falsafatuna</em>. Gagasannya menjadi dasar bagi banyak institusi ekonomi syariah modern dan terus dipelajari di berbagai negara.</p>

<h2 data-start="2464" data-end="2490">Who Is This Book For?</h2>
<p data-start="2491" data-end="2674">Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, peneliti, praktisi ekonomi syariah, dan siapa pun yang ingin memahami konsep ekonomi Islam dari sumber intelektualnya yang paling kuat dan mendasar.</p>

Ekonomi

Books

Articles