Kaleidoskop Myanmar Tahun 2014

Kekerasan yang dikobarkan pengikut Budha ekstrim di Myanmar terhadap umat Muslim Rohingya  serta eskalasi arus pengungsi mereka telah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Muslim Rohingya sebagai masyarakat paling tertindas di dunia. Kondisi Muslim Rohingya sangat menyedihkan di mana PBB dalam laporannya menyatakan bahwa mereka tidak mendapat hak-hak dasar serta terus dizalimi. PBB dengan merilis sebuah resolusi meminta pemerintah Myanmar memberi hak kependudukan yang penuh kepada Muslim Rohingya dan membatalkan perubahan identitas mereka.

Di tahun 2014, pemerintah Myanmar melakukan langkah mengejutkan dengan menutup jalan di sebuah desa di Provinsi Rakhine dan penduduk Muslim daerah ini dipaksa untuk mendaftarkan diri sebagai warga Bangladesh setelah terlebih dahulu dipukuli dan disiksa. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa Muslim negara ini dapat mendapat hak-hak sipilnya, namun mereka harus didaftar dengan syarat menerima identitas sebagai Bangladesh. Pemerintah Myanmar menilai Muslim Rohingya di Provinsi Rakhine sebagai imigran Bangladesh. Oleh karena itu, pemerintah Myanmar senantiasa menolak memberikan hak-hak sipil kepada mereka.

Pemerintah Myanmar juga bertindak lebih sadis dengan menyiapkan peluang kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan penduduk kawasan Muslim menyatakan bahwa pejabat imigrasi Myanmar menerapkan kekerasan terhadap kelompok minoritas ini dan mereka berusaha memaksa Muslim Rohingya menerima identitas sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Saat ini Muslim Rohingya juga tidak mendapat hak belajar dan bekerja. Kelompok ini mendapat pembatasan yang ketat terkait kepindahan, perkawinan serta melahirkan.

Oleh karena itu, menteri luar negeri Iran menyatakan bahwa Republik Islam menyatakan kekhawatirannya yang mendalam dan siap menggalang kerjasama dengan pemerintah Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis Muslim Rohingya. Mohammad Javad Zarif dalam pertemuannya dengan U Aung Khin Soe, duta besar istimewa Myanmar untuk Tehran juga menekankan peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, budaya, sosial serta kerjasama regional khususnya dengan ASEAN.

Sementara itu, dubes istimewa baru Myanmar seraya menyerahkan surat kepercayaannya kepada menlu Iran mengingatkan peluang menjanjikan bagi investor asing untuk menanam modal di negaranya. Ia mengatakan, pemerintah Myanmar menyambut investasi perusahaan Republik Islam Iran di negara ini. Khin Soe juga menyatakan kepuasannya atas keanggotaan Iran di traktat TAC. Saat ini Myanmar tercatat sebagai ketua periodik ASEAN.

Di saat perilaku brutal terhadap Muslim Rohingya di Myanmar terus berlanjut, pemerintah negara ini tahun lalu menyerahkan sebuah draf kepada parlemen. Hal ini kian membuat aktivis sipil dan agama khawatir atas perpecahan agama dan mazhab di negara Asia Tenggara ini. Presiden Myanmar Thein Sin yang mendapat dorongan dari etnis Budha telah menandatangani draf tersebut dan menyerahkannya ke parlemen. Draf ini memuat dihentikannya perkawinan antar agama, mencegah perpindahan agama dan penentuan jumlah anak.

Para penentang draf ini menilainya sebagai sebuah langkah diskriminatif. Ma Khin Lay, pendiri organisasi pelindung perempuan di Myanmar terkait hal ini mengatakan, draf ini mengklaim menjaga hak-hak kaum perempuan, padahal disusun dan isinya bertentangan dengan tuntutan kaum hawa. Di Myanmar terdapat banyak agama, namun demikian kekuasaan berada di etnis Budha. Bahkan umat Muslim dan Kristen sejak beberapa dekade lalu senantiasa mendapat pembatasan yang ketat. Pembatasan agama terhadap kaum minoritas Myanmar di sejumlah wilayah negara ini termasuk di wilayah Barat termasuk yang sangat besar.

Masih mengenai transformasi internal Myanmar. Parlemen negara ini menolak amandemen undang-undang dasar sebelum digelarnya pemilu presiden. Ketua parlemen Myanmar, Shwe Mann kepada wartawan di Naypyidaw mengatakan, draf UUD saat ini yang melarang Aung San Suu Kyi, pemimpin kubu oposisi untuk ikut dalam pemilu presiden mendatang tidak dapat diubah sebelum penyelenggaraan pilpres di bulan November tahun 2015.

Shwe Mann menjelaskan, perubahan piagam untuk saat ini tidak mungkin dilakukan, karena akan mengubah mayoritas infrastruktur manajemen. Suu Kyi lolos ke parlemen di tahun 2012 dan pendukungnya mendesak amandemen UUD sehingga ia dapat mencalonkan diri dalam pilpres di negara ini. Undang-undang Dasar Myanmar melarang kandidat yang memiliki hubungan dengan warga asing, sementara suami Suu Kyi adalah warga Inggris.

Perkembangan lainnya dari Myanmar, di tahun 2014 ratusan mahasiswa negara ini menggelar aksi demo memprotes undang-undang baru pendidikan. Demonstran menilai undang-undang baru pendidikan yang disahkan di Myanmar akan membatasi kebebasan di kampus. Demonstran dalam aksinya membawa plakat yang berisi slogan anti undang-undang baru pendidikan. Sementara itu, pemerintah Myanmar menyatakan, undang-undang baru pendidikan akan memberi wewenang lebih besar kepada pihak universitas. Namun demonstran menilai undang-undang tersebut sebaliknya akan memangkas wewenang kampus.

Tahun 2014, pemerintah Myanmar memulai gencatan senjata dalam sebuah perundingan keenam gencatan senjata antara pemerintah dan milisi bersenjata di Yangon. Perundingan ini menfokuskan pada lima butir yang disengketakan terkait draf perjanjian gencatan senjata. Menurut laporan ini, dalam perundingan tersebut, wakil parlemen dan militer Myanmar juga hadir. U Aung Min, juru runding pemerintah Myanmar menilai perundingan perdamaian sebagai awal proses penting dan belum pernah ada di negara ini. Ia mengatakan, pemerintah bukan saja berupaya gecatan senjata ditandatangani, namun juga mempersiapkan peluang dialog politik lebih besar. Pemerintah dan milisi bersenjata Kachin sebelumnya telah mengkonfirmasikan kemajuan babak kelima perundingan gencatan senjata untuk menggapai draf gencatan senjata final serta mengakhiri bentrokan di negara ini.

Sementara itu, transformasi eksternal Myanmar akan kami awali dengan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang maraknya penanaman ganja di kawasan Asia Tenggara. Staf kantor anti penyebaran narkotika dan kejahatan di PBB seraya mengisyaratkan kenaikan tiga kali lipat produksi narkotika sejak tahun 2006 hingga ini di kawasan Asia Tenggara, menyebut Myanmar sebagai negara produsen kedua heroin di dunia.

Petinggi PBB juga menyebut Myanmar dan Laos sebagai negara produsen terpenting ganja di kawasan Asia Tenggara dengan produksi ganja yang mencapai 762 ton setiap tahun. Menurut berbagai laporan, 76 persen penanaman ganja di Asia Tenggara digunakan untuk memproduksi heroin dan diselundupkan ke luar. Adapun sisanya dimanfaatkan untuk memproduksi bahan kimia.

Tahun 2014, Myanmar menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Thein Sein di acara penutupan KTT ASEAN yang digelar selama dua hari mengatakan, pembentukan masyarakat ASEAN di tahun 2015 merupakan era yang sensitif dan penting bagi organisasi ini. Seraya mengisyaratkan bahwa Myanmar sebagai salah satu anggota aktif dan bertanggung jawab ASEAN akan terus melanjutkan aktivitasnya, Thein Sein menambahkan, “Kita semua bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat di negara kawasan.”

Perkembangan lainnya dari Myanmar. Tahun 2014 Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha dalam lawatan resminya pertama sebagai perdana menteri tiba di Myanmar. Lawatan tersebut ditujukan untuk memperluas hubungan bilateral kedua negara. Prayut dalam pertemuannya dengan Thein Sein dan seluruh petinggi negara ini dan membicarakan upaya meningkatkan hubungan perdagangan, keamanan serta kondisi pekerja Myanmar di Thailand. Thailand merupakan mitra dagang utama Myanmar. Nilai perdagangan kedua negara antara tahun 2013-2014 mencapai 5,6 miliar dolar. Nilai ekspor Myanmar ke Thailand mencapai 4,3 miliar dolar dan impor negara ini senilai 1,3 miliar dolar. Tak hanya itu, Thailand juga tercatat sebagai investor asing kedua di Myanmar. Hingga Juni 2014, Thailand telah menanamkan modalnya sebesar 10,1 miliar dolar untuk 74 proyek di Myanmar.