Hukum Perjudian dalam Islam

Perjudian (maysir atau qimār) merupakan salah satu bentuk aktivitas yang secara tegas dilarang dalam Islam karena dampak sosial, moral, dan spiritual yang ditimbulkannya. Dalam buku Hukum Perjudian dalam Islam, Muhammad Suhufi menelusuri akar hukum larangan perjudian dari sumber-sumber utama Islam—Al-Qur’an dan Sunnah—serta menguraikan hikmah moral di balik ketentuan tersebut.

Tentang Buku

Buku ini merupakan karya ringkas namun padat yang menyajikan analisis hukum Islam tentang perjudian dalam kerangka fikih dan etika sosial. Penulis menjelaskan konsep maysir sebagaimana dipahami dalam tradisi Islam klasik, membahas bentuk-bentuk perjudian modern, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dengan pendekatan rasional dan tekstual, karya ini tidak hanya menguraikan hukum formal, tetapi juga menggali makna spiritual dan sosial dari larangan berjudi sebagai upaya menjaga keseimbangan hidup manusia.

Apa yang Akan Anda Temukan

• Penjelasan Al-Qur’an dan hadis tentang larangan maysir (perjudian).

• Analisis fikih tentang berbagai bentuk perjudian, baik tradisional maupun kontemporer.

• Kajian tentang implikasi moral dan sosial dari praktik perjudian.

• Pembahasan tentang perbedaan pandangan ulama dalam menentukan batasan hukum maysir.

• Refleksi tentang bagaimana Islam membangun masyarakat yang adil dan bebas dari eksploitasi.

Tentang Penulis

 Muhammad Suhufi adalah seorang sarjana dan penulis Islam kontemporer yang fokus pada kajian hukum Islam dan etika sosial. Ia dikenal melalui tulisannya yang berupaya menjembatani pemahaman keagamaan klasik dengan problematika modern, serta menekankan pentingnya penerapan hukum syariah dalam konteks moral dan kemanusiaan.

Untuk Siapa Buku Ini

Buku ini diperuntukkan bagi pembaca yang ingin memahami hukum Islam secara mendalam, terutama dalam bidang mu‘āmalah dan etika sosial. Cocok bagi mahasiswa, pengajar, dan masyarakat umum yang mencari penjelasan ilmiah dan spiritual tentang mengapa perjudian dilarang dalam Islam dan bagaimana larangan tersebut melindungi harkat kemanusiaan.