HAM Menurut Perspektif Ahmed Shaheed

Beberapa hari terakhir negara-negara Barat seolah berlomba-lomba untuk menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di dunia. Dalam hal ini mereka saling bersaing merilis laporan kondisi HAM di berbagai negara dunia. Padahal Ahmed Shaheed, pelapor HAM PBB terkait Iran dalam laporan palsunya yang mewakili pemimpin dunia yang melanggar HAM, telah menyerahkan laporannya mengenai kondisi hak asasi manusia di Republik Islam Iran. Tentu saja laporan palsu ini memberatkan dan menyudutkan Tehran. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Inggris juga tak mau ketinggalan. Mereka dalam laporan tahunannya juga merilis laporan dan mengklaim bahwa Iran telah melakukan pelanggaran HAM. Ahmed Shaheed dalam laporannya menuding Republik Islam Iran melakukan pelanggaran HAM terorganisir. Laporan Ahmed Shaheed merupakan laporan lengkap keempat terkait transformasi kondisi HAM di Iran sejak laporan sementaranya keempat yang diserahkan kepada Majelis Umum PBB pada Oktober 2013 lalu. Di laporan kali ini, Ahmed Shaheed berusaha menampilkan kondisi umum di Iran, namun seperti biasanya ia lebih banyak menambahkan laporan tendensius dan palsunya seperti laporan sebelumnya. Oleh karena itu, laporan Ahmed Shaheed kali ini yang disusun atas arahan negara seperti Kanada, Amerika Serikat dan Inggris  serta mengkaji kondisi HAM di Iran tidak banyak berbeda. Di laporan Ahmed Shaheed diklaim bahwa undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak asasi  manusia di Iran banyak diabaikan. Bahkan menurut Ahmed Shaheed masalah ini mencakup kebijakan yang membatasi peluang kerja dan ekonomi bagi kaum perempuan. Di laporan sebelumnya, Ahmed Shaheed melontarkan klaim pemaksaan kepada mahasiswi untuk masuk kuliah malam, padahal mereka diterima di kuliah siang hari. Padahal berdasarkan data resmi, mahasiswi di Universitas Tehran mencapai 60 persen. Di laporan selanjutnya, Ahmed Shaheed dengan model yang sama tanpa mengindahkan parameter data penerimaan jurusan di berbagai universitas Iran mengklaim menurunnya pendaftaran calon mahasiswi. Ia mengklaim penurunan ini dari 68 persen di tahun 2008 menjadi 48 persen di tahun lalu. Angka ini ia klaim sebagai bukti lain dari pelanggaran HAM guna menuding sistem pendidikan di Iran melakukan diskriminasi gender. Indeks ini juga dijadikan sandaran Ahmed Shaheed mengenai gaji yang diterima pekerja perempuan di banding pekerja pria. Ahmed Shaheed untuk mencitrakan betapa kondisi HAM di Iran mengalami krisis menyebut penerapan hukum perdata dan pidana yang berdasarkan hukum Islam di negara ini sebagai salah satu bukti lain kendala HAM di Republik Islam. Ahmed Shaheed dilaporannya juga menyoroti sekilas isu ekonomi, sosial dan budaya serta sejumlah isu perdagangan terkait swastanisasi sebagian industri dan pertambangan. Isu-isu tersebut ia klaim telah memicu protes sejumlah pekerja dan buruh dan berakhir dengan penangkapan serta penyiksaan mereka oleh aparat keamanan. Seperti yang sudah-sudah, Ahmed Shaheed dilaporannya juga menjadikan isu seperti hukum qisas, eksekusi penyelundup narkotika, klaim tidak ada kebebasan berpendapat serta represi terhadap kaum minoritas di Iran sebagai rujukan laporannya tersebut. Sepertinya Ahmed Shaheed tidak dapat mencerna bahwa penyelundupan narkotika di Iran dicatat sebagai kejahatan berbahaya dan lagi pula di dunia, narkotika menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, harus ditanyakan kepada Ahmed Shaheed, apakah masalah ini di negara lain tidak dipandang sebagai sebuah kejahatan dan apakah seseorang yang dengan transparan melakukan teror serta aksi perusakan di sebuah negara akan dibiarkan bebas merajalela oleh aparat keamanan? Apakah aksi protes warga dan penumpasan brutal warga kulit hitam serta peristiwa pahit seperti apa yang terjadi baru-baru ini di kota Ferguson, Amerika Serikat tidak cukup menjadi alasan untuk menunjuk pelapor khusus di negara adi daya ini. Sikap pemerintah Inggris, Perancis serta sejumlah negara Eropa lain terkait isu rasisme dan Islamphobia bukan sudah sesuai dengan parameter Ahmed Shaheed untuk melakukan penyidikan terhadap negara-negara tersebut? Mencermati laporan Ahmed Shaheed ini kita akan dengan mudah menemukan adanya tangan-tangan di luar mekanisme Dewan HAM PBB. Seperti yang diungkapkan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, Iran sangat meragukan kinerja tak proporsional dan tak adil pelapor khusus PBB dari sisi tidak menjaga prinsip dan  ketentuan internasional dalam laporannya. Ahmed Shaheed dengan baju pelapor khusus PBB dilaporannya mengenai Iran telah menggunakan cara-cara tak benar, ilegal dan memiliki orientasi tertentu sehingga ia telah menciptakan bid’ah di luar tugas seorang utusan Dewan HAM PBB. Mengingat orientasi media Barat terhadap Iran, laporan ini sepenuhnya menunjukkan dualisme dan sikap selektif Barat dengan kedok HAM. Yang pasti sikap ini tidak mencerminkan kekhawatiran mereka atas kondisi hak asasi manusia. Ahmed Shaheed dilaporannya tidak pernah sekali pun menceritakan dampak mental dan fisik keluarga yang menjadi korban terorisme dukungan Amerika Serikat dan Inggris. Tapi sebaliknya ia menjadikan statemen anasir teroris sebagai rujukan dalam penyusunan laporannya. Mencermati dualisme ini, sejumlah keluarga Iran yang menjadi korban terorisme melontarkan protesnya terhadap sikap organisasi internasional yang membeda-bedakan hak asasi manusia. Aksi protes ini disuarakan bertepatan dengan sidang ke 28 Dewan HAM PBB di Jenewa. Keluarga Iran yang kehilangan orang yang mereka cintai akibat terorisme di salah satu sesi sidang Dewan HAM seraya mengisyaratkan luka mendalam yang harus mereka alami akibat aksi terorisme  serta dampak mental dan fisik akibat aksi brutal ini menekankan telah tiba saatnya PBB dan organisasi dibawahnya termasuk Dewan HAM mengambil mekanisme legal guna mencegah aksi terorisme serta menyiapkan jaminan kerugian bagi korban aksi teror. Sejatinya laporan berbau politik seperti ini telah mengabaikan isu HAM dan nilai-nilai sebagain besar dunia yang menjadi korban serangan seperti ini. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa tidak ada tindakan dari lembaga HAM internasional atas pelanggaran prinsip HAM termasuk pasal 3 butir 19 dan 20. Padahal berdasarkan pasal tersebut, merupakan sebuah urgensitas penghormatan bersama di tingkat internasional terhadap lembaga, prinsip moral, budaya dan agama masyarakat non Barat. Laporan HAM oleh pelapor PBB terkait Iran memiliki hubungan berarti dengan pergerakan Barat anti Tehran terkait program nuklir serta klaim dukungan Iran terhadap terorisme. Hal ini ujung-ujungnya kembali pada skenario Iranphobia yang terus gencar dipropagandakan oleh Barat. Sikap Deplu Inggris yang menyusun laporan terkait kondisi HAM di berbagai negara dunia dan salah satunya mengenai Iran dengan mengulang klaim Ahmed Shaheed bukan hal yang kebetulan. Sudah sangat jelas bahwa klaim pelanggaran di Iran dijadikan sarana oleh kubu imperialis dunia untuk merusak citra Republik Islam di mata bangsa dunia. Upaya Barat mempersoalkan kondisi HAM di Iran sejatinya merupakan bagian dari kebijakan strategis Amerika Serikat dan sekutunya dalam melawan pemerintahan Republik Islam. Kritik atas kondisi HAM merupakan sebuah keharusan dan Republik Islam Iran juga berulang kali telah menunjukkan bahwa untuk menghapus kekhawatiran sejati atas kondisi HAM diperlukan pengamatan menyeluruh isu ini dan penempatannya pada tempat yang seharusnya, baru kemudian dilakukan studi kritis. Namun sangat disayangkan, tujuan Barat adalah mempolitisasi isu HAM dengan standar ganda dan selama dualisme ini berlanjut maka selamanya HAM tidak akan menemukan maknanya yang sejati. Tak diragukan lagi, tujuan para penyusun laporan ini adalah untuk memaparkan sejumlah induksi anti Iran melalui laporan yang tulis oleh Ahmed Shaheed. Sebuah laporan yang disusun menurut pesanan pemerintah Barat dan dengan memanfaatkan kelemahan mekanisme serta cacad PBB guna memprovokasi opini publik dan menyebarkan ketidakselarasan budaya. Yang lebih penting laporan seperti ini disusun untuk memusuhi Islam, menyebarkan Islamphobia, propaganda sepihak dan demi ambisi arogan Barat-Israel. Ini yang mungkin dapat dianalisa dari laporan Ahmed Shaheed khususnya menjelang kemajuan yang terus diperoleh dalam negosiasi nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1. Prediksi dan asumsi ini semakin kuat ketika negara-negara Barat yang terpaksa harus mundur dari sikapnya terkait isu nuklir, kini berusaha mengalihkan pergerakan anti Irannya melalui isu HAM dan terorisme. Dengan kata lain, laporan Ahmed Shaheed dan statemennya tak lebih dari sekedar sikap mengamini kebijakan arogan Amerika dan sekutu Baratnya terhadap Iran. Kini tugas utama Dewan HAM PBB adalah mencegah politisasi dan sikap selektif terkait kajian kondisi Hak Asasi Manusia. Laporan Ahmed Shaheed benar-benar tidak memiliki parameter yang diperlukan untuk sebuah laporan yang netral. Jelas bahwa ia berada di bawah tekanan politik dan dengan wawancaranya yang jauh dari prinsip yang ada serta prasangka buruknya melalui klaim tak berdasar, ia menyusun seluruh laporannya tersebut. Hal ini tak lebih dari sekedar upaya mempercepat proses Iranphobia.()